Partai Belum Mampu Perkuat Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai politik belum mampu menjadi sarana untuk memperkuat demokrasi dalam masa transisi politik di Indonesia saat ini. Sebagian partai justru dikuasai elite politik yang cenderung bertindak otoriter.

"Belum sungguh-sungguh ada demokrasi dalam partai. Demokrasi sering hanya menjadi manipulasi elite politik saja bahwa seolah-olah ada demokrasi, padahal tidak," kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida, dalam dialog nasional "Mencari Pemimpin yang Mampu Mewujudkan Cita-cita Indonesia" yang digelar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII) di Jakarta, Rabu (12/9/2012).

Laode Ida menjelaskan, dalam situasi partai yang cenderung otoriter itu, sosok-sosok idealis justru dikekang dalam partai. Bahkan, mereka kerap disingkirkan atau dijadikan lawan politik, terutama ketika kalah bersaing. "Ada partai yang dijadikan arena pertunjukan kekuasaan yang otoriter," katanya.

Dalam mengajukan kepala daerah, misalnya, sebagian partai juga cenderung memilih calon yang memiliki modal dana kuat. Rakyat dipaksa memilih pemimpin yang tidak bisa dijadikan acuan moral publik. Kualitas, kenegarawanan, dan kredibilitas justru sering diabaikan dalam menentukan pemimpin.

Saat bersamaan, pemimpin nasional hanya mengemas pencitraan seolah-olah peduli rakyat. Padahal, elite belum sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan bangsa. Kondisi itu mempersulit kita untuk menemukan pemimpin nasional yang mampu mewujudkan cita-cita Indonesia.

"Kita harus melakukan perubahan dan memperkuat saringan untuk memunculkan pemimpin yang baik," katanya.