Hari Ini, Kalla dan Antasari ke DPR

Kompas.com - 12/09/2012, 02:01 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Tim Pengawas DPR untuk Penuntasan Kasus Bank Century, Rabu (12/9) ini, akan meminta keterangan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar. Penjelasan diharapkan menambah terang kasus pemberian dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century.

”Sudah ada konfirmasi, keduanya akan hadir,” kata anggota Timwas DPR, Hendrawan Supratikno, Selasa (11/9) di Jakarta.

Timwas DPR memanggil Antasari terkait pernyataannya menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 9 Oktober 2008. Di rapat itu, Presiden memaparkan krisis ekonomi di Amerika Serikat serta bagaimana Indonesia dapat mengantisipasinya dari sisi ekonomi dan hukum. Kalla yang saat itu menjadi wakil presiden tidak ada dalam rapat. ”Kami tertarik setelah melihat reaksi Presiden yang menyatakan, rapat tidak membahas Century,” tutur Hendrawan.

Pada 6 Oktober 2008, ada usulan agar pemerintah menjamin semua simpanan di bank. Namun, Kalla menolak usulan itu. Pada 13 Oktober 2008, diputuskan yang dijamin hanya simpanan di bawah Rp 2 miliar. Ketentuan itu membuat Budi Sampoerna sebagai salah satu nasabah Bank Century diduga memecah-mecah simpanannya hingga masing-masing maksimal Rp 2 miliar. ”Pertemuan 9 Oktober jadi mosaik baru dalam wacana penjaminan tersebut,” ujar politisi PDI-P ini.

Timwas DPR memutuskan meminta penjelasan Kalla karena dari 13 pertemuan yang digelar pemerintah untuk mengantisipasi krisis ekonomi, Kalla hanya dua kali diundang. Salah satu pertemuan yang dihadiri Kalla, yakni pada 20 November 2008. Seusai rapat, dinyatakan kondisi ekonomi nasional cukup mantap. Saat itu Presiden berada di AS.

Bambang Soesatyo, anggota Timwas dari Fraksi Partai Golkar, menyatakan, setelah mendengarkan penjelasan Kalla dan Antasari, Timwas berencana meminta penjelasan perkembangan pengusutan kasus Bank Century dari KPK.

Idrus Marham, mantan Ketua Panitia Khusus DPR untuk Kasus Bank Century, menilai, langkah memanggil Antasari dan Kalla akan memunculkan kembali nuansa politik kasus Bank Century. Padahal, yang seharusnya dilakukan adalah mengawal penyelesaian hukumnya. (NWO)



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X