Perlu Perubahan Paradigma Membangun Perbatasan

PONTIANAK, KOMPAS.com - Pemerintah pusat perlu mengubah paradigma dalam membangun kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia. Bahkan, perbatasan semestinya masuk dalam urusan kementerian, bukan hanya setingkat badan.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Kalbar, Erma Suryani Ranik, mengatakan, perbatasan harus lebih fokus diurus.

"Salah satu caranya adalah dengan menggabungkan urusan perbatasan di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Kalau itu bisa dilakukan, kawasan perbatasan akan mendapat perhatian penuh," kata Erma, di Pontianak, Rabu (5/9/2012).

Erma melihat, rencana pembangunan jalan paralel perbatasan sebetulnya merupakan salah satu solusi, untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan. Sayangnya, anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengawali pembangunan jalan paralel perbatasan itu masih terlalu kecil.

Jalan paralel perbatasan sepanjang 740 kilometer diperkirakan membutuhkan Rp 7 triliun. Pada tahun 2012 ini, dana yang dikucurkan pemerintah pusat untuk memulai pembangunan jalan itu baru Rp 200 miliar.