Laporan Keuangan Kabupaten Merauke "Disclaimer"

MERAUKE, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan penilaian disclaimer atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Merauke tahun 2011. Penyebab mendasar penilaian disclaimer itu adalah banyaknya aset daerah yang tidak terdata secara baik .

Hal itu diungkapkan K etua DPRD Kabupaten Merauke Leo Mahuze di Merauke, Provinsi Papua, Rabu (5/9/2012). "Kami baru saja menerima laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten Merauke tahun 2011, masih disclaimer," katanya.

Leo mengatakan, dalam laporan hasil pemeriksaan BPK itu disebutkan banyak aset daerah Pemkab Merauke , seperti tanah-tanah , kendaraan dinas baik roda dua maupun empat dan aset -aset lainnya tidak terdata secara baik dan tidak jelas keberadaannya. Nilai aset itu mencapai total lebih kurang Rp 5 triliun.

Ketidakjelasan pencatatan ataupun keberadaan aset-aset daerah itu, menurut Leo, antara lain karena pemekaran K abupaten Merauke menjadi empat kabupaten yakni Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat.

"Misalnya, ada kendaraan dinas masih dibawa pegawai yang pindah ke kabupaten pemekaran . Aset itu harus dilimpahkan atau dihapus," katanya.

DPRD Merauke, ungkap Leo, akan mengundang Bupati Merauke guna memperbaiki laporan keuangan Kabupaten Merauke tahun berikutnya.

Diharapkan pada tahun 2012/2013 laporan keuangan Kabupaten Merauke dapat diperbaiki sehingga mendapat penilaian wajar dengan pengecualian (WDP).

"Kami akan bicara dengan bupati, aset yang sudah tidak jelas mungkin harus ada pemutihan atau penghapusan aset," katanya.