Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyelesaian Konflik Sampang Kuncinya Ada di Kyai Madura

Kompas.com - 01/09/2012, 14:08 WIB
Kontributor Malang, Yatimul Ainun

Penulis

MALANG, KOMPAS.com - Kasus kekerasan yang melibatkan dua kelompok keyakinan di Sampang, Madura, Jawa Timur, hanya dapat diselesaikan oleh para ulama setempat. Sebab, konflik yang terjadi lebih kental terkait dengan selisih paham antar sejumlah tokoh ulama ketimbang soal perbedaan keyakinan antara aliran Sunni dan Syiah.

"Konflik Sampang itu bisa diselesaikan oleh para Ulama di Sampang dan Madura sendiri. Bukan oleh lainnya. Makanya, saran saya, para ulama di Madura, segera berkumpul bermusyawarah untuk menyelesaikan konflik itu," ujar mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi, saat ditemui wartawan di kediamannya, di Malang, Sabtu (1/9/2012). Ia dimintai pendapatnya mengenai peristiwa kekerasan yang terjadi di Sampang baru-baru ini.

Ia menegaskan, peristiwa yang terjadi di Sampang bukanlah konflik Sunni dan Syiah, tapi masalah pribadi. Kaum Syiah, menurutnya, berbeda dengan Ahmadiyah yang memang secara tegas ditolak oleh ulama-ulama sedunia. Pandangan Syiah tidak dianggap sesat. Di dunia, kelompok Sunni dan Syiah sudah ribuan tahun hidup berdampingan secara damai.

"Mengapa saya mengatakan konflik di Sampang itu bukan Syiah-Sunni, karena Syiah di Bangil, tak ada masalah. Tegas konflik itu bukan konflik Syiah," tegasnya.

Ia memaparkan, untuk memahami konflik Sampang, harus pula dipahami kultur masyarakat Madura. Masyarakat Madura, katanya, memiliki ketaatan yang luar biasa pada kyai. "Karena itu, bagi kelompok Syiah di Madura, yang diketahui minoritas, hendaknya tetap menjaga hubungan dengan kaum mayoritas (Sunni). Misalnya, kalau terbiasa mengkritik sahabat Abu Bakar dan Usman, jangan sampai menyinggung perasaan kaum Sunni," katanya.

Kiai Hasyim memberi tahu, dirinya bersama PWNU Jawa Timur, pada 8 September mendatang, akan ke Sampang untuk terjun langsung ke lapangan dan bermusyawarah dengan para tokoh dan ulama setempat.

"Semoga kasus itu bisa segera diselesaikan. Pihak yang tidak tahu betul kondisi kasusnya jangan hanya bisa komentar," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

    Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

    Nasional
    Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas dan Perempuan

    Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas dan Perempuan

    Nasional
    Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

    Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

    Nasional
    Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

    Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

    Nasional
    Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

    Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

    Nasional
    Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

    Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

    Nasional
    Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

    Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

    Nasional
    KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

    KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

    Nasional
    Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

    Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

    Nasional
    KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

    KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

    Nasional
    Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

    Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

    Nasional
    Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

    Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

    Nasional
    Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

    Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

    Nasional
    Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

    Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

    Nasional
    [POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

    [POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com