Selesaikan Kasus Kekerasan di Sampang secara Konstruktif

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta menteri dan pejabat terkait untuk mendorong penyelesaian kasus Sampang secara konstruktif dan menyeluruh. Pemerintah, lewat Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, aktif mengupayakan diskusi dengan kedua pihak yang bertikai.

”Diskusi mendalam di antara kedua pihak ini dimaksudkan agar ditemukan solusi yang sungguh berakar,” ujar Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, Rabu (29/8), di Kompleks Istana Presiden, Jakarta. Presiden, menurut dia, meminta agar solusi itu dipastikan dijalankan. Jika ada komitmen yang dilanggar, perlu dibuat sanksi tegas.

Pemerintah memang diminta serius mendalami akar masalah dan semua faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap kelompok Syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur. Jangan disederhanakan sebagai pertikaian keluarga karena justru menutupi masalah sesungguhnya.

Harapan itu disampaikan ahli teologi Islam sekaligus Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Zainun Kamal dan peneliti senior The Wahid Institute, Achmad Suaedy, secara terpisah.

Menurut Zainun Kamal, kekerasan itu sulit disederhanakan sebagai pertikaian keluarga semata karena penyerangan menggunakan simbol-simbol agama.

Sebelumnya ada fatwa sebagian ulama yang menetapkan Syiah sebagai ajaran sesat. Peristiwa itu juga melibatkan massa dan mobilisasi yang cukup serempak. Ada juga gejala bermainnya beberapa kepentingan politik, termasuk lokal.

”Jangan sepelekan kasus itu hanya sebagai konflik keluarga karena bisa mengaburkan masalah yang sesungguhnya. Kita harus jujur dan terbuka melihat kasus itu secara lebih utuh,” lanjutnya.

”Dengan menyederhanakan kasus ini sebagai pertikaian keluarga, pemerintah seperti hendak mengelak tanggung jawab dan mereduksi masalah. Pemerintah hendak menafikan lemahnya penegakan hukum dan perlindungan kepada kelompok minoritas,” kata Achmad Suaedy.

Kelompok Syiah harus dikembalikan ke kampung asalnya dengan jaminan keamanan dan ganti kerugian. Itu tanggung jawab pemerintah yang telah lalai dalam menjamin perlindungan kepada warga negara. Perlu juga upaya mediasi dan rekonsiliasi untuk jangka menengah.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menegaskan tidak akan menyelesaikan kasus kekerasan di Sampang dengan cara merelokasi para pengungsi. Solusi yang perlu dicari adalah mendamaikan kedua kelompok sehingga ke depan dapat hidup berdampingan di tempat yang sama.