Panitia PON Ketakutan Terhadap KPK

PEKANBARU, Kompas.com - Film tentang semangat PON yang rencananya akan diputar saat pembukaan PON XVIII Riau pada 9-22 September 2012 terancam tidak jadi dibuat, alasannya panitia ketakutan atas kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi di Riau.
     
"Katanya takut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ujar anggota Yayasan Pelestarian Seni dan Budaya, Kama Sudra Syafiie, di Pekanbaru, Kamis.
     
Meski mendapat dukungan dari gubernur Riau dan ketua harian PB PON XVIII, namun panitia menolak membuatnya, padahal, ujar dia, hal itu tidak menjadi masalah kalau pembuatan film itu sesuai dengan jalurnya.    
    
Kama Sudra Syafiie yang mengaku telah mendapatkan rekomendasi dari Rita Subowo saat menjabat sebagai ketua KONI, kemudian dari Kemenpora dan Kemenkokesra yang berencana membuat kisah-kisah penyelengaran PON meliputi film, medali PON I-XVII, duplikat maskot PON I-XVII, contoh bendera PON I-XVII dan foto-foto PON I-XVII.
     
Ia mengatakan, waktu pelaksanaan PON semakin pendek terutama akibat libur lebaran, kemudian masa cuti bersama sehingga waktu yang efektif tinggal 14 hari lagi.
     
Namun demikian pihaknya telah memiliki semua properti yang dibutuhkan untuk pembuatan film itu. "Sudah punya semua, seperti foto-foto, kemudian film-filmnya, duplikat medali dan maskot PON juga sudah dengan biaya yang dikeluarkan kami sebesar Rp60 juta," ujarnya.
    
Namun, sayangnya, untuk bertemu dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau, Said Syafurddin, selaku instansi yang bertanggung jawab untuk pemutaran film dan properti PON XVII pihaknya menemui kendala.
     
Padahal, katanya, dirinya dan Gubernur Riau HM Rusli Zainal dan Ketua Harian PB PON XVIII Syamsyurizal  telah membicarakan hal itu masing-masing sebanyak dua kali dan ditangapi sangat positif, kemudian disuruh menemui kadis pariwisata Riau.  "Tetapi ketika saya ingin temui dia yang menjabat sebagai kadis, susah minta ampun. Sedangkan ’folow up-nya’ harus dengan dinas pariwsata. Padahal nilai yang saya tawarkan hanya Rp400 juta dan bisa dipecah sehingga tidak perlu tender," ujarnya