Parpol Sulit Diharapkan

Jakarta, Kompas - Dalam sistem politik berbiaya tinggi, sangat sulit mengharapkan partai politik untuk berada di garda terdepan pemberantasan korupsi. Dengan sistem pemilihan langsung, politisi harus mampu memobilisasi dana besar untuk menopang elektabilitas dirinya dan partai politiknya.

”Jadi, berharap parpol menjadi penggiat terdepan pemberantasan korupsi itu sulit dibayangkan,” kata Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy, di Jakarta, Sabtu (11/8).

Sistem politik nasional sekarang ini adalah buah pemikiran para pakar ketatanegaraan/pakar politik yang diundang/didengarkan/dituliskan dalam pasal-pasal amandemen UUD 1945, yang kemudian diturunkan dalam perundang-undangan. Sistem politik tersebut ternyata memproduksi politik biaya tinggi.

Apalagi, hal itu dikuatkan dengan sistem pemilihan langsung yang berbiaya tinggi bagi parpol dan juga berbiaya tinggi bagi penyelenggara negara, contohnya pilkada sampai dua putaran yang menghabiskan dana miliaran rupiah. Dengan demikian, siapa pun politisinya, harus mampu memobilisasi dana cukup besar.

Biaya tinggi itulah yang membuat politisi terjerat kasus-kasus korupsi. Menurut Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yuna Farhan, kader parpol yang terjerat kasus korupsi karena ada faktor pendorong dari dalam parpol bahwa kader parpol dituntut untuk membiayai diri dan mengongkosi parpol. Politisi pun terdorong untuk mencari keuntungan dari proses penganggaran di DPR.

”Bagaimana sikap parpol terhadap kadernya yang korup? Menurut saya, bukan sekadar memecat kader karena hal itu tidak menyelesaikan masalah. Politisi koruptor akan terus ada kalau parpol tidak berbenah atau mereformasi soal pendanaannya. Yang harus parpol lakukan adalah terbuka saja soal laporan keuangan parpol,” kata Yuna.

Bambang Soesatyo, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, pernah mengakui, politik itu memang mahal. Mereka yang terjun ke dunia politik idealnya memang mereka yang sudah selesai dalam masalah finansial. Jika masih direpotkan dengan masalah finansial, bisa memunculkan korupsi.

Menurut Romahurmuziy, ada tiga tipe aktivis parpol, yakni pengusaha yang memiliki sumber daya keuangan mapan, politisi yang dapat membangun simbiosis mutualisme dengan penyumbang, dan politisi yang melakukan praktik-praktik korupsi karena politik biaya tinggi itu.

Menurut Romahurmuziy, parpol memang dituntut untuk menjadi sponsor utama pemberantasan korupsi, tetapi selama sistem politik masih berbiaya tinggi, jangan berharap korupsi berhenti. ”Kalau mau melakukan perbaikan yang progresif untuk pemberantasan korupsi politik, harus ada pembenahan sistem politik nasional,” katanya.

(LOK/NWO)