Penyidik KPK Usut Rekaman Pembicaraan Hartati-Amran

2012.7.30. Icha Rastika. Penyidik KPK Usut Rekaman Pembicaraan Hartati-Amran

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut rekaman pembicaraan antara Hartati Murdaya Poo dengan Bupati Buol, Amran Batalipu. Rekaman tersebut menjadi bukti keterlibatan Hartati dalam kasus dugaan suap ke Bupati Buol terkait kepengurusan hak guna usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit di Buol, Sulawesi Tengah ini.

Saat memenuhi panggilan pemeriksaan KPK, Senin (30/7/2012) pagi ini, Hartati mengaku diklarifikasi penyidik KPK soal rekaman pembicaraan tersebut dalam pemeriksaan Jumat (27/7/2012) pekan lalu. "Ditanyakan, ya saja jelaskan," kata Hartati di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin.

Pekan lalu, Hartati diperiksa selama kurang lebih 12 jam. Namun dia tidak menjelaskan lebih jauh soal rekaman pembicaraan tersebut. "Nanti ya kalau sudah selesai, harus minta izin dulu ke penyidik KPK," ujarnya.

Informasi dari KPK menyebutkan, rekaman pembicaraan itu berisi permintaan Hartati agar Amran mengurus izin penerbitan hak guna usaha (HGU) lahan perkebunan kelapa sawit perusahannya.

Hari ini, KPK kembali memeriksa Hartati sebagai saksi untuk Gondo Sudjono, anak buah Hartati yang ditetapkan sebagai tersangka. KPK menetapkan Gondo dan petinggi PT Hardaya Inti Plantation lainnya, yakni Yani Anshori sebagai tersangka karena diduga menyuap Bupati Buol Amran Batalipu dengan uang Rp 3 miliar.

KPK pun menetapkan Amran sebagai tersangka. Diduga, pemberian ke Amran itu dilakukan terkait kepengurusan HGU PT Hardaya Inti Plantation (PT HIP) dan PT Cipta Cakra Murdaya (PT CCM) di Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. KPK menetapkan Gondo dan petinggi PT Hardaya Inti Plantation lainnya, yaitu Yani Anshori sebagai tersangka atas dugaan menyuap Bupati Buol dengan uang Rp 3 miliar.

Informasi dari KPK menyebutkan, uang suap tersebut diduga diberikan karena ada perintah Hartati ke Yani Anshori. Seusai diperiksa pekan lalu, Hartati mengaku dimintai uang Rp 3 miliar oleh Amran. Dari Rp 3 miliar yang diminta, hanya Rp 1 miliar yang diberikan. Menurut Hartati, pemberian tersebut terkait kondisi keamanan perusahaannya di Buol yang tidak kunjung kondusif. Dia mengaku tidak tahu kalau kemudian uang itu digunakan Amran untuk menghadapi Pilkada 2012.

Hari ini, Hartati mengatakan telah membawa sejumlah bukti untuk ditunjukkan ke penyidik KPK. "Saya ingin berikan penjelasan sejelas-jelasnya, yang kemarin belum cukup," kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu. Hartati tampak didampingi Ketua Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Deny Kailimang.