Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jangka Pendek dan Panjang Hadapi Meroketnya Harga Kedelai

Kompas.com - 28/07/2012, 15:56 WIB
Galih Prasetyo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian, Achmad Suryana mengatakan, pemerintah sedang concern dalam rangka mengatasi harga kedelai yang kian mengalami kenaikan harga. Imbasnya, para pengrajin tempe tahu ditanah air terpaksa mogok produksi. Adapun yang diupayakan pemerintah dalam jangka pendek yaitu, menurunkan bea masuk kedelai bahkan pada level 0 persen. Sedangkan dalam jangka panjang berkonsentrasi memproduksi kedelai.

"Kita harus mencari solusi yang terbaik. Pemerintah tentunya konsen terhadap persoalan ini. Kami sudah melakukan kordinasi dan sudah mengambil beberapa keputusan. Bea masuk sudah diturunkan. Serta kami akan mendorong koperasi agar bisa mengimpor secara langsung. Ini solusi jangka pendek. Semoga itu bisa dilakukan," kata Achmad Suryana, saat diskusi Sindo Radio bertajuk "Memble Tanpa Tempe" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/7/2012).

Selanjutnya, setidaknya dimulai dari musim ini pemerintah akan mulai menyiapkan produksi kedelai. Diikuti dengan perluasan areal, yang diharapkan berkualitas sangat tinggi. Sehingga bisa menghasilkan mencapai tiga ton per hektar. Pemerintah mesti mampu mengoptimalkan produksi kedelai. Sehingga pendapatan perlahan bisa ditingkatkan.

"Dalam waktu jangka panjang, dimulai musim ini pemerintah akan mengupayakan produksi kedelai melalui perluasan area. Diharapkan akan menghasilkan kualitas yang tinggi. Dan mampu mencapai tiga ton per hektar," kata Achmad.

Selain itu, juga akan diberdayakan mengenai bibit unggul dengan model penanaman optimal agar hasilnya baik. Namun, segalanya perlu dipersiapkan termasuk keahlian para petaninya. Upaya yang perlu dilakukan adalah mengintensifkan kemampuan para petani kita sehingga sistem usaha petani kedelai bisa terlaksana dengan baik. Achmad menolak dikatakan pemerintah sedang mengalami situasi darurat mengenai masa depan ketahanan pangannya.

"Ini bukan emergency. Yang terpenting, kita harus mencari solusi yang terbaik. Jelas pemerintah concern soal ini, katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

    Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] 'Gula-gula' Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

    [POPULER NASIONAL] "Gula-gula" Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

    Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

    Nasional
    Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

    Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

    Nasional
    Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

    Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

    Nasional
    RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

    RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

    Nasional
    Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

    Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

    Nasional
    Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

    Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

    Nasional
    Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

    Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

    Nasional
    Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

    Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

    Nasional
    Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

    Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

    Nasional
    Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

    Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

    Nasional
    37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

    37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

    Nasional
    Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

    Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

    Nasional
    7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

    7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com