Dua Alat Berat Perusahaan Tambang Dibakar Massa

DONGGALA, KOMPAS.com - Sekitar 500 lebih warga dari delapan desa di Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Senin  (17/07/2012) kembali melakukan aksi menolak tambang.

Mereka membakar dua alat berat milik perusahaan PT. Cahaya Manunggal Abadi (CMA), sebuah perusahaan tambang bijih emas yang rencananya akan beroperasi di daerah itu. Selain dua alat berat, pos jaga milik perusahaan tersebut juga dibakar warga.

Rutam, salah seorang warga Malei mengatakan, peristiwa pembakaran tersebut terjadi sekitar pukul 11.30 Wita. “Permintaan warga yang menolak tambang beroperasi di sini tidak dihiraukan oleh pemerintah. Makanya warga sudah hilang kesabaran, sampai terjadi pembakaran itu,” kata Rustam 

Rustam menjelaskan, kejadian bermula dari batalnya sebuah pertemuan rutin yang akan digelar di Desa Ketong hari ini. Penyebabnya camat tidak datang di pertemuan tersebut. Pertemuan ini rencananya akan dihadiri oleh kepala-kepala desa dari delapan desa yang wilayahnya masuk lokasi tambang.

“Pertemuannya batal. Mungkin camat tahu warga yang menolak tambang mau datang juga di pertemuan itu, makanya pak camat ridak hadir. Masyarakat merasa dibohongi. Masyarakat pun marah dan melampiaskan dengan membakar dua alat berat dan pos jaga,” kata Rustam.

Pembakaran dua alat berat dan pos jaga milik perusahaan CMA ini lokasinya terletak di Dusun II, Desa Walandano, sekitar 100 km dari Kota Palu. Selain itu, rumah warga Busran Lanusi di Desa Malei juga menjadi sasaran kemarahan warga yang menolak tambang. Mereka melempari rumah Burhan Lanusi lantaran pro tambang.

Sementara itu, Kapolsek Balaesang Tanjung, Iptu Teguh Basuki membenarkan massa sudah melakukan tindakan anarkis dengan membakar dua alat berat dan melempari rumah bekas kepala desa, Burhan Lanusi. Menurut Teguh, warga yang marah ini dipicu sebuah pemberitaan di sebuah koran lokal yang memuat pernyataan anggota DPRD Donggala, Goesetra bahwa tahapan eksplorasi tambang bijih emas sudah selesai dilakuakan seminar amdal, RPL dan UKL, hanya menunggu beberapa perbaikan dokumen sebelum dieksploitasi.
“Warga terprovokasi dengan pemberitaan itu. Tapi situasinya sekarang sudah mulai kondusif,” kata Teguh.