KIPP Laporkan Pelanggaran ke Panwaslu

JAKARTA, KOMPAS.com — Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) melaporkan beberapa temuan potensi pelanggaran di hari pemungutan suara pada Panitia Pengawas Pemilu. Kecurangan yang dilaporkan antara lain adanya dugaan politik uang dan dugaan keberpihakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada salah satu kandidat pasangan calon.

"Selama melakukan pemantauan di sekitar 300 TPS, ada beberapa potensi pelanggaran dan kecurangan yang terjadi. Salah satunya adalah kasus intimidasi terhadap pemantau. Ini terjadi di TPS 022 Pegangsaan, Jakarta Pusat, yang dilakukan oleh Ketua KPPS kepada pemantau dan relawan untuk memaksa menghapus dokumentasi pelanggaran," ujar Ketua KIPP, Wahyu Dinata, di Gedung Sasana Prasada Karya, Jumat (13/7/2012).

Selain itu, KIPP juga menemukan sekurangnya 17 TPS tidak memasang DPT seperti yang diwajibkan.

"Contohnya TPS 051 Semper Barat, 065 Kapuk, 044 Duren Tiga, oleh KPPS atas dasar ketidakprofesionalan," katanya.

Dalam laporannya, KIPP membagi pelanggaran ini dari pelaku pelanggarannya menjadi 20 item gambaran besar yang ditemukan di lapangan, terutama pelanggaran di luar hal-hal administratif.

"Data ini juga sebagai kontrol kepada Panwaslu, jika misalnya penyelenggara mencoba mengubah hasil suara," tutur Wahyu.

Kecurangan lain yang ditemukan, lanjut Wahyu, adalah saksi pasangan calon nomor 1, 3, dan 4 menggunakan atribut yang dapat memengaruhi pemilih. Ada juga potensi kecurangan lain, yaitu penggabungan surat suara yang tidak terpakai dengan suara sudah terpakai.

Selain itu, pihaknya juga menemukan indikasi pelanggaran berupa pemasangan stiker kandidat di area TPS, berkerumun di sekitar TPS dengan menggunakan atribut, kertas suara tertukar dengan TPS lain, saksi dan PPL tidak menerima salinan DPT.

KIPP juga menemukan indikasi money politic, seperti pembagian bingkisan oleh tim sukses kandidat di pintu keluar TPS di TPS 037 Kwitang dan temuan dugaan serangan tengah malam di daerah Cilincing dan daerah Kyai Tapa. Oleh karena itu, mereka mendesak Panwaslu DKI Jakarta untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran dan ketidakprofesionalan yang terjadi pada tahapan pelaksanaan pemungutan suara.