Pilkada DKI, Panwaslu Terima 54 Laporan

JAKARTA, KOMPAS.com — Hari pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada 11 Juli ternyata masih menyisakan masalah. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta menerima 54 laporan pelanggaran pada pelaksanaan pilkada kemarin.

Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah mengatakan, sebagian besar laporan mengenai warga yang kehilangan hak pilihnya karena tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) atau daftar pemilih sementara (DPS).

"Paling banyak, ya, tidak terdaftar di DPT atau DPS atau tidak menerima undangan pemilih," kata Ramdansyah ketika dihubungi, Kamis (12/7/2012).

Selanjutnya, ia mengungkapkan bahwa ada warga yang diarahkan oleh ketua RT/RW untuk memilih salah satu pasangan calon gubernur peserta pilkada.

Ada juga yang melaporkan ada aksi bagi bahan kebutuhan pokok dari pasangan calon nomor urut satu pada malam sebelum pencoblosan.

Ia mengakui bahwa selain masalah hak pilih yang hilang, sebagian masalah tidak lepas dari masalah politik uang dan perangkat daerah yang tidak netral. Contohnya, ada ketua RT di Setiabudi yang tidak menanggapi keluhan warganya yang tidak tercantum dalam DPT atau DPS.

Selanjutnya, ada juga ketua RW di Cilandak Barat yang dilaporkan mengimbau warga agar memilih pasangan calon nomor urut satu hanya karena sudah diberi sumbangan berupa mobil ambulans dan uang Rp 400.000.

Laporan ini diterima oleh Panwaslu DKI Jakarta melalui e-mail, SMS, telepon, dan aduan langsung di lapangan ke petugas panwas yang mengawasi jalannya proses pilkada kemarin.