Mahfudz Siddiq: Mako Tabuni Bisa Jadi Martir

JAKARTA, KOMPAS.com — Tewasnya Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mako Tabuni dinilai tidak menyelesaikan masalah keamanan di Papua. Sebaliknya, tewasnya Mako bakal meningkatkan perlawanan kelompok-kelompok tertentu di Papua terhadap pemerintah.

"Tewasnya Mako Tabuni bisa dianggap martir dari perjuangan mereka dan menghidupkan sel-sel perjuangan mereka," kata Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Mahfudz Siddiq saat diskusi Sindo Radio "Papua yang Tak Kunjung Reda" di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (16/6/2012).

Sebelumnya, kepolisian menyebut Mako merupakan eksekutor sejumlah penembakan gelap di Papua, khususnya di Jayapura. Kepolisian menyebut sudah mencoba mengajak berdialog Mako untuk dilakukan penangkapan. Namun, Mako menolak dan coba melarikan diri.

Polisi mengejar dan mencoba menangkap Mako. Sempat terjadi perebutan senjata. "Saat moncong senjata mengarah ke petugas yang sedang bergumul dengan Mako, anggota lain terpaksa menembaknya," kata Kapolda Papua Irjen BL Tobing.

Mahfudz mempertanyakan efektivitas instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada jajaran kepolisian dan TNI untuk memulihkan keamanan di Papua. Menurut dia, jika instruksi itu disampaikan ke jajaran Polda Metro Jaya untuk mengatasi berbagai masalah keamanan di Ibu Kota tidak masalah.

Namun, kata Mahfudz, instruksi itu akan menjadi masalah ketika menangani keamanan di Papua. Tindakan represif dinilai akan memicu pergerakan yang lebih besar lantaran adanya jaringan. "Di sana juga ada front politik. Penembakan Mako Tabuni itu lalu menyebar ke berbagai negara," kata Mahfudz.

Intelektual muda Papua, Natalis Pigay, mengatakan, berdasarkan informasi yang dia terima, Mako tak melakukan perlawanan ketika penyergapan. Aparat berpakaian sipil, kata dia, langsung melakukan penembakan. Pernyataan Natalis itu sama dengan temuan Kontras. "Teroris kelas wahid saja tidak boleh (ditembak mati). Ditangkap lalu dihukum mati tidak apa-apa asal melalui proses pengadilan," kata Natalis.

Natalis menambahkan, pendekatan keamanan di Papua yang selalu dilakukan pemerintah selama ini terus mengakibatkan korban tewas. Dia mengkritik terlalu banyaknya aparat keamanan yang ditempatkan di Papua. Aparat di Papua mencapai belasan ribu orang atau setiap petugas menjaga belasan warga Papua.