Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dinilai Paling Korup, Ini Tanggapan Para Petinggi DPR

Kompas.com - 06/06/2012, 19:57 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menilai wajar hasil jajak pendapat Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) yang menempatkan DPR sebagai lembaga paling korup. Persepsi publik itu dinilai akibat gencarnya pemberitaan tentang kasus korupsi yang melibatkan DPR.

"Survei itu momen sesaat dan saya memahami bagaimana persepsi publik terhadap DPR dengan berita-berita yang merusak citra secara masif," kata Ketua DPR Marzuki Alie melalui pesan singkat, Rabu (6/6/2012).

Sebelumnya, hasil survei SSS terhadap 2.192 responden di 163 kabupaten kota di 33 provinsi, sebanyak 47 persen responden menilai DPR lembaga paling korup. Di bawah DPR, ada kantor pajak (21,4 persen) dan kepolisian (11,3 persen).

Menurut SSS, sebanyak 62,4 persen responden menyebut anggota Dewan hanya masuk ke Senayan untuk mencari nafkah semata. Sebanyak 52,6 persen responden menganggap DPR hanya sebagai tempat berkumpulnya orang partai.

Marzuki mengatakan, semua anggota Dewan harus merespon positif hasil survei itu. Ke depan perlu dilakukan perbaikan di internal. "Kuncinya semua harus berpikir sama untuk kebaikan," ucap dia.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, pemberitaan terkait kasus wisma atlet SEA Games dan proyek Hambalang dalam 10 bulan terakhir telah menurunkan kepercayaan publik terhadap DPR.

"Ini harus ada perbaikan internal karena ini menjadi kepedihan bagi lembaga ini, kehilangan kepercayaan masyarakat. Apa pun di negara demokrasi, DPR harus mendapat tempat terbaik di mata publik, bukan seperti sekarang ini," kata Pramono.

Ketua Badan Kehormatan M Prakosa mengatakan, hasil survei itu menjadi bahan masukan pihaknya. Meski demikian, ia mengkritik mengapa hanya DPR yang disorot berbagai pihak terkait penyimpangan.

"Padahal ada juga lembaga lain yang bermasalah. Masalah kronik di eksekutif, yudikatif, legislatif perlu ada perbaikan menyeluruh," kata Prakosa.

Senada disampaikan Wakil Ketua Komisi III Nasir Djamil. Menurut dia, persepsi publik itu akibat pemberitaan yang melibatkan anggota DPR dan petinggi parpol. Padahal, kata dia, korupsi yang melibatkan politisi jauh lebih kecil dibanding korupsi yang melibatkan eksekutif.

"Padahal skandal korupsi elit politik itu belum sebanding jumlahnya dengan korupsi di lembaga-lembaga pemerintah. Di DPR hanya membahas dan mengesahkan anggaran. Implementasi anggaran di pemerintah. Jangan-jangan survei ini didisain untuk mendiskreditkan DPR," pungkas Nasir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putus Internet ke Kamboja dan Filipina, Menkominfo: Upaya Berantas Judi 'Online'

Putus Internet ke Kamboja dan Filipina, Menkominfo: Upaya Berantas Judi "Online"

Nasional
Pemerintah Putus Akses Internet Judi 'Online' Kamboja dan Filipina

Pemerintah Putus Akses Internet Judi "Online" Kamboja dan Filipina

Nasional
Upaya Berantas Judi 'Online' dari Mekong Raya yang Jerat 2,3 Juta Penduduk Indonesia...

Upaya Berantas Judi "Online" dari Mekong Raya yang Jerat 2,3 Juta Penduduk Indonesia...

Nasional
Keamanan Siber di Pusat Data Nasional: Pelajaran dari Gangguan Terbaru

Keamanan Siber di Pusat Data Nasional: Pelajaran dari Gangguan Terbaru

Nasional
Tanggal 26 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Letjen Suryo Prabowo Luncurkan Buku 'Mengantar Provinsi Timor Timur Merdeka Menjadi Timor Leste'

Letjen Suryo Prabowo Luncurkan Buku "Mengantar Provinsi Timor Timur Merdeka Menjadi Timor Leste"

Nasional
Resmikan Destinasi Wisata Aglaonema Park di Sleman, Gus Halim: Ini Pertama di Indonesia

Resmikan Destinasi Wisata Aglaonema Park di Sleman, Gus Halim: Ini Pertama di Indonesia

Nasional
Drag Fest 2024 , Intip Performa Pertamax Turbo untuk Olahraga Otomotif

Drag Fest 2024 , Intip Performa Pertamax Turbo untuk Olahraga Otomotif

Nasional
2.000-an Nadhliyin Hadiri Silaturahmi NU Sedunia di Mekkah

2.000-an Nadhliyin Hadiri Silaturahmi NU Sedunia di Mekkah

Nasional
TNI AD: Prajurit Gelapkan Uang untuk Judi 'Online' Bisa Dipecat

TNI AD: Prajurit Gelapkan Uang untuk Judi "Online" Bisa Dipecat

Nasional
Airlangga Yakin Jokowi Punya Pengaruh dalam Pilkada meski Sebut Kearifan Lokal sebagai Kunci

Airlangga Yakin Jokowi Punya Pengaruh dalam Pilkada meski Sebut Kearifan Lokal sebagai Kunci

Nasional
TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com