Relawan Hidayat-Didik Mengaku Mulai Mendapat Intimidasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Relawan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini, mengaku mulai mendapatkan intimidasi dan kekerasan menjelang pelaksanaan pilkada pada 11 Juli 2012.

"Kekerasan itu dilakukan oleh oknum aparat dan pengusaha lokal yang merasa sok jago. Korbannya adalah Relawan Hidayat & Didik di Jakarta Utara," kata Koordinator Relawan Matnur dalam penjelasan di Jakarta, Senin (4/6/2012).

Ia mengatakan, insiden tersebut terjadi pada Sabtu (2/6/2012) malam di Rawa Badak Selatan, tepatnya di RW 03. Mengutip saksi mata Nurdi, ia menjelaskan bahwa pada malam kejadian itu, sekitar pukul 21.00 WIB, relawan hendak memasang banner di sekitar Gang Masjid sampai Jalan Pattimura.

"Tiba-tiba ada lima orang berkendaraan motor, sebagian berambut cepak, yang menegur dan menyuruh copot banner yang sudah terpasang. Kami tanya, apa alasannya? Mereka bilang tak ada izin RT/RW," katanya.

"Kami jawab atribut pasangan lain kok boleh dipasang, sambil kami menunjuk spanduk/banner yang bertebaran," ujar Nurdi.

Ia menjelaskan, pengusaha besi bekas yang memimpin gerombolan itu menghardik dan mengancam empat orang relawan akan dipatahkan kakinya, apabila terus memasang banner. Padahal, katanya, pengusaha yang sok jago itu bukan pengurus RW dan bukan warga setempat.

Matnur menambahkan bahwa relawan memasang banner karena wilayah tersebut tidak jauh dari rumah anggota DPRD Tubagus Arif, yang dikenal dekat oleh warga setempat sebagai anggota tim sukses pasangan Hidayat-Didik.

Atas insiden intimidasi dan kekerasan ityu, Matnur menyatakan protes keras atas ancaman tersebut. "Oknum pengusaha yang arogan itu tak cuma mengancam, tapi bawa beking aparat bersenjata api. Apa bisa demokrasi diperjuangkan dengan cara kekerasan seperti itu?" ujar Matnur, mantan Ketua BEM UI era Reformasi.

Ironisnya, kata dia, pengurus RW setempat ada di lokasi, tetapi diam saja karena takut.

"Padahal, mereka mengetahui tidak ada aturan yang mengharuskan minta izin RT/RW bila ingin memasang banner," katanya.