Penyatuan Boroskan Energi

Jakarta, Kompas - Rencana pemerintah menyatukan zona waktu bisa berdampak pemborosan energi. Sebagian besar penduduk di Indonesia bagian barat akan beraktivitas lebih awal saat kondisi masih gelap dan butuh penerangan.

”Anak sekolah harus bangun pukul 04.30 untuk berangkat sekolah pukul 05.30. Kondisi masih gelap, pasti butuh penerangan lampu. Saat ini, bangun tidur, buka tirai sudah terang,” ucap Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden Indonesia, Selasa (29/5), di Jakarta.

Ia merinci imbasnya terhadap 193 juta orang di 18 provinsi di Jawa, Sumatera, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Penyatuan ini berdampak pada 81 persen penduduk yang mengakibatkan masalah sosial.

”Penyatuan zona waktu tak ada dasar yang baik. Menimbulkan kekacauan di masyarakat,” ucapnya. Ia mengkritisi alasan penyatuan zona waktu demi kepentingan pasar modal.

Kalla menyebut hal itu aneh karena kepentingan dan kehidupan sebagian besar warga Indonesia ditentukan pasar modal yang 70 persen asing. Ia memberi solusi pasar modal yang buka lebih awal. Itu hanya akan memengaruhi ritme kerja 2.000 orang yang bekerja di situ.

Amerika Serikat dengan lima zona waktu di daratan (enam dengan Arizona dan sembilan dengan Hawaii) bisa maju dengan perekonomian bagus. Australia dengan tiga zona waktu juga berekonomi baik.

China, lanjut Kalla, menyatukan zona waktu pada 27 September 1949 ketika Partai Komunis berkuasa. Alasannya, memudahkan kontrol dari Peking (Beijing), bukan ekonomi.

Secara terpisah, Dani Kurniawan dari Koalisi Anti Utang menilai penyatuan zona waktu bukan masalah struktur ekonomi Indonesia. Lebih baik pemerintah fokus membenahi ketimpangan pendapatan pusat-daerah atau beban utang besar. (ICH)