Konflik Agraria Akan Membuat Mesuji Terus Bergejolak

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com — Mesuji kembali bergejolak, lagi-lagi karena persoalan klise, yaitu konflik tanah yang penyelesaiannya masih saja tidak berujung pangkal. Mesuji masih akan terus bergejolak jika tidak ada ketegasan sikap dari aparat penegak hukum dan pemerintah.

Tisnanta, pakar hukum administrasi negara dari Universitas Lampung yang juga anggota demisioner Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Mesuji, Senin (28/5/2012) mengatakan, kekerasan dan konflik demi konflik yang terus terjadi di Mesuji disebabkan pula tidak tegasnya pemerintah, khususnya aparat.

"Ini seolah seperti negara autopilot. Negara tidak hadir (di Mesuji). Beberapa kali terjadi anarkisme, tetapi tidak ada yang ditindak. Ada polisi, tetapi diam saja. Jika ini terus saja terjadi, masyarakat yang ujung-ujungnya dirugikan," ungkap Tisnanta.

Ia mengatakan, keberadaan perambah yang setiap hari semakin banyak di Register 45 tidak bisa terus dibiarkan. "Ini akan menimbulkan kesan seolah-olah mereka (perambah) benar, punya hak di sana," ujarnya.

Untuk itu, ia menyarankan perlunya penindakan terhadap para perambah, khususnya yang baru masuk di wilayah Register 45 Mesuji, mulai dari Tugu Roda, Sungai Buaya, hingga Brabasan. Penindakan tegas dan keras terutama harus dilakukan kepada para aktor yang menggerakkan perambah dan menjualbelikan lahan di Register 45 Mesuji.

Tisnanta meyakini adanya kekuatan politik dan modal besar yang menggerakkan para perambah masuk ke dalam hutan produksi itu. Apalagi, diketahui kemudian bahwa sebagian perambah itu terang-terangan membuka industri pengolahan kayu di dalam kawasan dengan menebangi kayu albasia yang ditanam PT SIL untuk dijadikan bahan rumah.