Politik Dinasti Tutup Peluang Warga Jadi Pemimpin

JAKARTA,KOMPAS.com- Praktik politik dinasti yang telah terjadi di sejumlah daerah, harus dibatasi karena merusak demokrasi dan berpotensi menutup ruang bagi semua warga untuk menjadi pemimpin. Semangat politik dinasti yang tercermin dari munculnya kerabat dalam pemerintahan suatu daerah, hanya bertujuan melanggengkan kekuasaan di bawah sanak famili atau kroninya.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Malik Haramain, Senin (28/5/2012) di Jakarta menuturkan, semangat membatasi praktik politik dinasti tercermin dalam draft Rancangan Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah (RUU Pemilukada) usulan pemerintah.

Dalam draft RUU Pemilukada itu disebutkan, istri atau suami, anak atau menantu, bapak atau ibu, kakak atau adik dari seorang kepala daerah, tidak boleh mengikuti pemilukada di daerah yang sama segera sesudah kepala daerah itu menyelesaikan masa jabatannya.

Para kerabat itu dapat mengikuti pemilukada di daerah yang sama, satu periode (5 tahun) setelah kepala daerah yang menjadi kerabat mereka, mengakhiri jabatannya. "Persyaratan waktu jeda satu periode, tidak berlaku jika para kerabat itu maju mengikuti pemilukada di provinsi atau kabupaten/kota yang berbeda dengan lokasi jabatan kepala daerah yang menjadi kerabatnya," papar Malik.

Malik menilai, terobosan yaang tercantum dalam draft RUU Pemilukada tersebut, harus didukung. Pasalnya, politik dinasti telah memunculkan persaingan politik berlangsung tidak sehat. Politik dinasti telah menghilangkan aspek keadilan yang menjadi inti dari demokrasi.