Agenda Reformasi 1998 Dikhianati

Jakarta, Kompas - Setelah 14 tahun reformasi, sejumlah persoalan yang sama dengan masa Orde Baru terus terjadi. Praktik korupsi, kolusi, dan ne- potisme tetap marak. Bahkan, sebagian pelaku adalah mereka yang pada 1998 gencar menentang Orde Baru yang mempraktikkan KKN.

Sejumlah kasus di akhir era Orde Baru, seperti kerusuhan Mei 1998, penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998, serta kasus Trisakti dan Semanggi I-II, juga tak kunjung diselesaikan. Pemerintah belum juga menindaklanjuti hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atas kasus-kasus tersebut. Para korban dan keluarga mereka tetap menderita dengan nyaris tanpa perhatian dari negara.

Saat ini masyarakat lebih disibukkan dengan kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang, antara lain, dilakukan elite politik yang sekitar tahun 1998 gencar meneriakkan ”reformasi”. Pragmatisme politik makin terasa. Konflik berlatar belakang agama, suku, dan golongan beberapa kali masih terjadi tanpa diiringi oleh penyelesaian hingga tuntas.

”Saya heran dengan kondisi saat ini. Dahulu, Orde Baru dikoreksi oleh era reformasi karena ditengarai melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun, sejumlah tokoh reformasi yang sekarang berkuasa justru terlihat makin serakah terhadap kekuasaan dan korupsi,” ujar Effendy Choirie, anggota Komisi I DPR, Sabtu (19/5).

Idealisme menghilang

Menurut Effendy, idealisme memperjuangkan aspirasi rakyat bahkan mulai sulit ditemui pada sejumlah politisi mantan aktivis 1998. ”Sekarang bahkan muncul pemikiran, yang penting kumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Nanti ketika pemilu, uang itu dipakai untuk membayar suara rakyat,” katanya.

Pragmatisme itu yang antara lain mendorong maraknya praktik korupsi di kalangan politisi, tak terkecuali mereka yang masih berusia muda. ”Pertama, mungkin karena tidak sabar, ingin cepat kaya dan berkuasa dengan cara yang mudah. Kekuasaan dan kekayaan itu nikmat. Kedua, mungkin karena frustrasi setelah melihat KKN tetap marak. Akibatnya, mereka lalu berpikir, daripada idealis tapi tidak dapat apa-apa, lebih baik ikut KKN,” kata Effendy.

Rekson Silaban, alumnus Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, menambahkan, pragmatisme politik saat ini juga terlihat dari aktivitas elite politik yang hanya sibuk menyelamatkan diri sendiri, golongan, atau koalisinya daripada menyelamatkan bangsa.

Direktur Megawati Institute Arif Budimanta bahkan menuturkan, reformasi politik dan ekonomi sebenarnya belum berjalan. ”Orde Baru menciptakan 0,2 persen penduduk yang menguasai 60 persen aset ekonomi nasional. Utang amat besar dan politik kekuasaan sangat sentralistik. Namun, di era reformasi, kondisi justru semakin buruk. Hampir semua undang-undang, seperti terkait dengan migas, listrik, BUMN, sumber daya air, dan keuangan, sangat liberal. Hampir semua peraturan tersebut dikeluarkan berdasarkan kepentingan asing atau lembaga donor,” ujar Arif.

Kondisi tersebut, menurut Arif, menjadi sangat tidak sehat bagi perekonomian Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 1.500 triliun, tetapi utang negara

Rp 1.825 triliun dan pemasukan hanya Rp 1.200 triliun.

Sebagian besar anggaran negara, menurut Arif, saat ini tidak digunakan untuk belanja pembangunan. Pemerintahan cenderung menggunakan anggaran yang berorientasi kepada dirinya serta mengabaikan rakyat. Kondisi ini akan merusak citra demokrasi. Rakyat akan menilai demokrasi membawa kesulitan hidup dan mendukung otoritarianisme.

Ironi perubahan politik

Momen penting dalam reformasi, antara lain, Deklarasi Ciganjur, 10 November 1998. Dalam deklarasi itu, aktivis mahasiswa menyerahkan proses reformasi kepada para elite politik, yaitu KH Abdurrahman Wahid, Sultan Hamengku Buwono X, Megawati Soekarnoputri, dan Amien Rais. Dalam sudut pandang tertentu, peristiwa itu bisa menjadi antiklimaks karena secara simplifikasi, mahasiswa menyerahkannya kepada partai-partai politik yang hingga saat ini masih karut-marut.

Mei 1998 bisa dikatakan sebagai pengorbanan yang besar demi sebuah perubahan yang ditandai dengan tragedi Trisakti, 12 Mei 1998, dan kemudian kerusuhan pada 13-15 Mei. Rentetan peristiwa kekerasan dan kekacauan terus berlanjut hingga Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998.

Namun, saat ini para mahasiswa yang menjadi motor perubahan sebagian besar sudah menjadi bagian internal dari kekuasaan, baik di eksekutif maupun legislatif. Yang lebih ironis adalah agenda penolakan KKN yang dulu disuarakan lantang oleh para mahasiswa, kini justru menerpa elite kekuasaan.

Ketua Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto melihat, ada sejumlah persoalan yang dihadapi elite politik kini, terutama mereka yang masih berusia muda.

”Pertama, masalah motivasi berpolitik, apakah untuk memperjuangkan nilai tertentu atau hanya untuk mendapatkan uang dan kekuasaan. Kedua, kesabaran untuk berproses. Ketiga, penyiapan jaring penopang untuk menjaga langkah politik agar tetap sejalan dengan cita-cita dan idealisme,” katanya.

(NWO/ONG/WHY/EDN/RAY)