Kim Yong Nam Bertemu Presiden SBY Hari Ini

JAKARTA, KOMPAS - Presiden Presidium Majelis Rakyat Tertinggi Republik Demokratik Korea Utara Kim Yong Nam, Senin (14/5), memulai lawatannya di Indonesia.

Seperti diwartakan sebelumnya, Kim datang atas undangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan akan menggelar pertemuan bilateral hari Selasa ini.

Kim tiba di Jakarta hari Minggu, dan akan berada di Indonesia hingga 16 Mei. Sebelum ke Indonesia, dia secara resmi juga berkunjung ke Singapura selama tiga hari.

Bersama Kim juga ikut dua pejabat ekonomi senior Korea Utara. Diyakini rangkaian lawatan tersebut bertujuan menarik investasi asing masuk ke negara itu.

Pada hari pertama lawatan, Kim berkunjung ke sejumlah lokasi di Jakarta, seperti berziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata dan juga Monumen Nasional.

Dalam berbagai kunjungan itu, Kim didampingi Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan.

Desak isu HAM

Beberapa pihak mendesak Pemerintah RI agar menjadikan pertemuan hari Selasa ini lebih dari sekadar pertemuan pragmatis, tetapi juga menyentuh berbagai persoalan mendasar di Korut, seperti pelanggaran hak asasi manusia dan kelaparan yang melanda rakyat negara itu.

Dalam siaran persnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan baru saja bertemu Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pelanggaran HAM di Korut, Marzuki Darusman, Minggu lalu.

Menurut Koordinator Kontras Haris Azhar, dalam pertemuan itu tim yang dipimpin Marzuki Darusman memaparkan banyak pelanggaran HAM berat terjadi di Korut.

Dari catatan tim diketahui sedikitnya terdapat 154.000 tahanan politik di enam kamp konsentrasi besar di negeri itu. Banyak dari mereka dipenjara dan dihukum kerja paksa tanpa diadili.

Selain dipaksa bekerja lebih dari 10 jam setiap hari, para tahanan politik itu juga tidak mendapat makanan dan pelayanan medis yang layak.

Mereka juga dilarang berkomunikasi dengan keluarga dan disiksa secara fisik. Akibatnya, banyak tahanan politik yang sakit dan tewas.

Persoalan lain yang juga sangat mendesak adalah penanganan masalah kelaparan yang melanda sebagian besar rakyat Korut.

Kelaparan akibat salah urus negara itu sudah terjadi sejak tahun 1990-an dan diyakini telah memakan korban jiwa lebih dari dua juta orang.

Kondisi buruk itu juga mengancam nyawa lebih dari 60 persen anak-anak di Korut. Mereka rentan kelaparan dan kekurangan gizi.

”Jadi, sangat tidak logis dan tidak humanis jika Indonesia ingin membangun dialog sementara jutaan orang di sana menderita. Kami juga minta Pemerintah Korut segera mengundang Pelapor Khusus PBB ke sana,” kata Haris. (AP/ATO/DWA)