Negara Bertanggung Jawab Selamatkan Pusat Dokumentasi Film

JAKARTA, KOMPAS.com- Negara bertanggung jawab untuk segera menyelamatkan Pusat Dokumentasi dan Informasi Perfilman Indonesia (Sinematek) dari kehancuran. Rusaknya koleksi film, buku, naskah film, poster film, dan jenis koleksi lain milik Sinematek bukan hanya menunjukkan buruknya  tata kelola Sinematek tetapi juga ketidakpedulian pemerintah terhadap arti pentingnya warisan budaya intelektual dan sejarah.

"Merawat Film sama saja dengan merawat sejarah bangsa ini, Film merupakan gambaran nyata budaya masyarakat kita di masa lampau, bagaimana mereka berbicara, berpakaian, kondisi sosial politik pada masa itu dan banyak lagi rekam jejak sejarahnya," kata Mira Lesmana, pemilik rumah produksi Miles Production, Selasa (8/5/2012).

Keberlangsungan Sinematek tidak bisa lepas dari peran negara yang punya tanggung jawab untuk mencerdaskan bangsa. Arsip-arsip yang tersimpan di Sinematek adalah dokumentasi yang bisa dimanfaatkan generasi mendatang untuk belajar tentang perfilman dan sejarah film Indonesia.

Koleksi Sinematek juga bisa dimanfaatkan untuk menambah referensi bagi sineas muda sebelum mulai berkarya. "Pusat dokumentasi berperan untuk pendidikan, karena itu keberadaan Sinematek tidak bisa diserahkan begitu saja kepada swasta. Negara punya tanggung jawab besar untuk menyelamatkan dokumentasi film karena itu bagian dari sejarah dan kebudayaan kita," kata Mira yang pernah memanfaatkan Sinematek untuk menyelesaikan kuliah sarjananya.

Seperti diberitakan Kompas.com kemarin, ribuan koleksi film di Pusat Dokumentasi dan Informasi Perfilman Indonesia (Sinematek Indonesia) dalam kondisi rusak berat. Karya intelektual yang berperan merekam jejak sejarah perfilman nasional tersebut nyaris hancur "dimakan" asam dan berkarat.

Jumlah koleksi film mencapai 2.000 copy film. Selain film,  koleksi lain yang rusak adalah buku-buku terkait soal perfilman dan kumpulan naskah film di perpusatakaan Sinematek.

Menurut Nia Nuraini, staf perpustakaan Sinematek, mereka menyimpan 3500 judul buku dengan jumlah hingga 5.000 eksemplar. "Lebih dari 70 persen buku itu harus segera digitilasasi karena sudah nyaris hancur. Sebagian ruang perpustakaan bocor," kata Nia.