Konsep Reformasi Birokrasi Tidak Jelas
Jakarta, Kompas
”Kami masih menunggu konsep dari pemerintah tentang reformasi birokrasi, terutama terkait berapa jumlah pegawai negeri sipil (PNS) dan besar belanja daerah yang seharusnya,” kata anggota Komisi XI DPR, Dolfie OFP, Kamis (3/5).
Pemerintah, menurut Dolfie, beberapa kali menyatakan moratorium PNS. Namun, di sejumlah kementerian dan daerah, diketahui tetap ada penerimaan PNS. ”Bahkan, ada sejumlah daerah yang diduga melakukan perekrutan PNS tanpa diketahui pemerintah pusat. Akibatnya, anggaran untuk daerah itu sebagian besar dipakai untuk belanja rutin pegawai,” tutur Dolfie dari Fraksi PDI-P.
Malik Haramain, anggota Komisi II dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, menuturkan, biaya perjalanan dinas menjadi faktor lain yang sering kali membuat belanja pegawai melonjak. Padahal, banyak perjalanan dinas yang tidak efektif dan cenderung hanya untuk mengejar
”Hampir setiap minggu ada anggota DPRD dari sejumlah daerah yang melakukan perjalanan dinas ke Jakarta untuk mengikuti bimbingan teknis, pelatihan, atau lainnya,” katanya.
Malik berharap, Kementerian Dalam Negeri membuat aturan yang lebih ketat tentang perjalanan dinas. Perjalanan dinas pejabat daerah ke luar negeri idealnya harus melalui izin pemerintah pusat. Perjalanan dinas ke luar provinsi harus izin dari pemerintah provinsi.
Birokrasi pemerintahan di Indonesia yang gemuk, tidak produktif, dan boros merupakan persoalan lama akibat proses perekrutan, tata kelola anggaran, dan manajemen yang lemah. Untuk mengatasinya, dibutuhkan komitmen kuat dari pemerintah untuk melaksanakan reformasi birokrasi dengan mengatasi akar-akar masalahnya.
Hal itu diungkapkan pengajar Hukum Administrasi dan Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Oce Madril, serta pengajar Politik dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Andrinof A Chaniago.
Bagi Oce Madril, semua itu terjadi akibat agenda reformasi birokrasi yang tak bisa berjalan dengan baik di lapangan. Pemerintah tak konsisten untuk menjalankan penataan ulang aparatur negara. Apalagi muncul perlawanan dari dalam birokrasi.
Jika kondisi itu dibiarkan, menurut Andrinof, akan menjadi bom waktu pembusukan birokrasi. Karena itu, pemerintah harus mengatasinya dengan mengubah pola perekrutan, membangun iklim kerja yang sehat, dan tata kelola keuangan yang benar.
Salah satu upaya mereformasi birokrasi dilakukan dengan membenahi sistem perekrutan calon PNS. Pembenahan dilakukan setahap demi setahap.
Kendati moratorium penerimaan CPNS masih berlaku sampai Desember 2012, persiapan perekrutan tetap dilakukan. Untuk tahun anggaran 2012, sudah dialokasikan anggaran untuk penambahan 132.400 CPNS baru.
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Eko Prasojo mengatakan, formasi CPNS tahun 2012 diberikan kepada tenaga honorer kategori I: tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga mendesak lain serta lulusan sekolah kedinasan.
Tenaga honorer kategori I adalah tenaga honorer yang diangkat sampai 2005 dan mendapat gaji dari APBN/APBD. Karena pemerintah dan DPR sudah bersepakat, tenaga honorer kategori I ini akan langsung diangkat sebagai CPNS tanpa seleksi. Namun, untuk mengurangi kemungkinan manipulasi data, daftar nama sekitar 72.000 tenaga honorer kategori I diuji publik selama 14 hari sampai 30 April.
Saat ini, menurut Eko, sudah ada 1.000 masukan di Kementerian PAN dan RB dan sekitar 200 masukan di Badan Kepegawaian Negara. Masukan-masukan itu diverifikasi. Tenaga honorer yang merekayasa data akan dicoret.
Untuk pengajuan penambahan tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga mendesak lain, pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga harus menyertakan analisis jabatan, analisis beban kerja, serta perencanaan sumber daya manusia selama lima tahun. Sampai Mei, ada 17 kabupaten/kota dan 23 kementerian/lembaga yang mengajukan penambahan CPNS.
Di sisi lain, seperti dikatakan Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar, salah satu biaya birokrasi yang menyita anggaran adalah perjalanan dinas. Bukan rahasia apabila PNS yang dinas keluar kota akan dititipi surat pertanggungjawaban (SPJ) dinas dari temannya yang tidak bertugas.
Modus seperti itu, kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, biasanya akan ditemukan dalam audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jika perjalanan dinas fiktif alias hanya titip SPJ kepada rekan, PNS bersangkutan harus mengembalikan uang dinas.
Secara terpisah, Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menilai, pemborosan anggaran di lembaga Polri, misalnya, sebenarnya terjadi pada pengadaan barang dan jasa, bukan belanja karyawan. Misalnya, pengadaan jaringan dan alat komunikasi. ”Hampir setiap tahun ada anggarannya. Namun, alat tidak sinkron sehingga menjadi mubazir,” kata Neta.
Namun, menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) M Taufik, anggaran Polri selalu diaudit BPK.
Terpopuler
Now Trending
