Pramono: Kunjungan Kerja DPR ke Luar Negeri Akan Ditertibkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengakui bahwa beberapa kunjungan kerja atau kunker ke luar negeri yang selama ini dilakukan anggota Dewan tak sesuai dengan arahan pimpinan DPR. Akibatnya, terjadi kritikan dari masyarakat.

"Kita ingin mencari jalan menertibkan kembali," kata Pramono di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/5/2012).

Pramono dimintai tanggapan kritikan dari Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Jerman dan Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Istimewa Jerman ketika rombongan anggota Komisi I DPR yang membawa serta keluarga mendatangi KBRI di Berlin.

Pramono mengatakan, pimpinan DPR telah melakukan pembenahan mengenai kunker ke luar negeri, seperti hanya mengizinkan untuk kepentingan pembahasan rancangan undang-undang dan tugas Badan Kerja Sama Antar Parlemen. Selain tugas itu, pimpinan tak mengizinkan.

Namun, kata Pramono, anggota Dewan cenderung tidak melakukan sosialisasi agenda, anggaran, hingga hasil kunker kepada publik melalui media. "Tidak perlu sembunyi-sembunyi yang menimbulkan kecurigaan dan penafsiran yang beraneka ragam. Kalau apa yang sudah diputuskan oleh pimpinan dijalankan, saya yakin tidak akan membuat polemik di publik," kata dia.

Pramono menambahkan, pimpinan DPR pasti bertanggung jawab atas persetujuan kunker ke luar negeri. Namun, kata politisi PDI Perjuangan itu, tidak mungkin pimpinan DPR bertanggung jawab atas ekses dari kunker itu, seperti kegiatan belanja.

"Yang paling penting, jangan ketika bertugas melakukan tindakan yang akhirnya menimbulkan kontraproduktif, kemarahan publik, kemarahan teman-teman mahasiswa, atau pelajar yang ada di luar," tutur dia.