DPD II Partai Golkar Merasa Tak Dilibatkan

Jakarta, Kompas - Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II, kabupaten atau kota, Partai Golkar meminta dilibatkan dalam pengajuan dan penentuan calon presiden yang akan diusung pada Pemilihan Umum Presiden 2014. Memaksakan Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar, sebagai calon tunggal dinilai hanya akan membawa ”tsunami” di lingkungan internal partai.

Hal itu diungkapkan Ketua DPD II Kota Banda Aceh Muntasir Hamid kepada wartawan, Senin (30/4), di Jakarta. ”Kami upayakan DPD II Partai Golkar supaya diakui keberadaannya. Kami di akar paling bawah. Kalau maju tanpa dukungan akan sangat berbahaya,” tuturnya.

Dalam rapat pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar pekan lalu diputuskan rapat pimpinan nasional (rapimnas) dilangsungkan akhir Juni atau awal Juli. Aburizal menjadi satu-satunya calon presiden yang akan ditetapkan dalam rapimnas itu. Hal ini, kata Aburizal, adalah amanah dan menjadi rekomendasi Rapimnas Partai Golkar tahun 2011. Karena itu, DPP, DPD, dan Dewan Pertimbangan Partai Golkar harus mengikutinya.

Penentuan Aburizal sebagai calon presiden, menurut Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, menjadi rekomendasi dari peserta Rapimnas 2011 yang terdiri dari DPD tingkat I (provinsi), pimpinan organisasi sayap dan pendiri, serta ditinjau Dewan Pertimbangan Partai. Partai meminta Aburizal menyosialisasikan dan menetapkan pada rapimnas tahun ini.

Namun, secara terpisah dan berulang kali, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menilai, pencalonan Aburizal belum final. Konvensi yang digelar Partai Golkar untuk memilih calon presiden pada Pemilu 2004 mampu mengangkat citra partai itu.

Muntasir juga mengingatkan, warga Partai Golkar mengetahui Aburizal dan tak semuanya mendukung. DPD II umumnya hanya memberikan tanda tangan dukungan karena di bawah tekanan. Bentuk tekanan itu, misalnya, tak akan dicalonkan sebagai anggota legislatif atau kepala daerah, diancam pergantian antarwaktu dari jabatan di DPRD, atau dianggap tidak loyal. ”Sekarang belum ke permukaan, tapi pada saatnya mereka akan marah. Jika mengklaim dukungan DPD I silakan saja, tetapi yang menguasai akar rumput itu DPD II, kecamatan, dan desa,” ujarnya.

Jika DPP tetap menggelar rapimnas dan tak memberikan kesempatan kepada DPD II bersuara, kata Muntasir, DPD II akan menyurati DPD I dan mendesakkan aspirasi itu. Pengabaian bisa saja berbuah musyawarah nasional luar biasa.

Di Istana Negara, Jakarta, Senin, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono memastikan, rapimnas hanya mengesahkan Aburizal sebagai calon presiden. (INA/ATO)