Keterbukaan Masih Sebatas Retorika

Kompas.com - 16/04/2012, 02:08 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Komisi Informasi Publik telah memerintahkan Polri membuka 17 rekening gendut jenderal polisi sejak tahun lalu hingga beragam mata anggaran yang rentan dikorupsi. Namun, kasus tersebut belum dibuka. Keterbukaan yang dijanjikan dinilai masih sebatas retorika.

Pemerintah Indonesia sebagai salah satu pelopor program kemitraan transparansi pemerintahan (open government partnership/OGP) se-dunia dinilai hanya menyampaikan retorika dan pencitraan di tingkat dunia. Kenyataannya, pemerintah tetap menyembunyikan data penting, berupa transparansi keuangan, kekayaan pejabat, dan anggaran belanja dari masyarakat pembayar pajak.

Hal itu dikatakan Koordinator Yayasan Pendidikan Indonesia Kanada (Yappika) Hendrik Roosdinar di Jakarta, Minggu (15/4). Dia mengecam klaim praktik transparansi data Pemerintah Indonesia yang hanya transparan pada data yang mereka ingin ungkapkan demi kepentingan lembaga. Data penting, seperti kekayaan pejabat dan rincian penggunaan anggaran serta pembuatan APBN dan APBD, ditutup-tutupi dari masyarakat, hampir di semua instansi.

”Padahal, minggu depan Pemerintah Indonesia akan menghadiri forum OGP di Rio de Janeiro, Brasil, dan mengklaim keberhasilan. Selama ini, data yang disebut transparansi hanya data umum yang ditampilkan di situs milik lembaga Pemerintah Indonesia. Itu adalah pengertian transparansi informasi dan anggaran dalam benak pemerintah. Itu merupakan bentuk pembohongan publik dan pembodohan,” kata Hendrik.

Pemerintah RI mendudukkan diri bersama Inggris dan Amerika Serikat sebagai steering committee dalam OGP yang beranggotakan 46 negara menjadi panutan dalam transparansi di tingkat dunia.

Arif Nur Alam dari Indonesia Budget Centre (IBC) menambahkan, dari 347 permintaan untuk membuka informasi publik, sebanyak 152 permintaan ditolak dan 93 diabaikan.

”Sebagian besar yang ditolak dan diabaikan itu adalah permintaan data terkait anggaran. Padahal, itu merupakan hak dasar rakyat untuk mengetahui penggunaan uang yang dibayarkan kepada negara oleh pembayar pajak,” ujar Nur Alam.

Koordinator Media Link Ahmad Faisol mengatakan, hanya 9 dari total kementerian yang mencapai skor 50 persen untuk penyediaan informasi berkala. ”Di tingkat daerah hanya 7 dari 33 pemerintah provinsi yang mencapai skor di atas 50 persen untuk penyediaan informasi berkala dan pembentukan komisi informasi provinsi,” ujarnya. (ong)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sandiaga Uno hingga Khofifah Diusulkan Jadi Calon Ketua Umum PPP

Sandiaga Uno hingga Khofifah Diusulkan Jadi Calon Ketua Umum PPP

Nasional
Nadiem Dapat Rapor Merah, FSGI Beri Sejumlah Rekomendasi untuk Kemendikbud

Nadiem Dapat Rapor Merah, FSGI Beri Sejumlah Rekomendasi untuk Kemendikbud

Nasional
Dua Terdakwa Kasus Jiwasraya Dituntut Penjara Seumur Hidup, Hari Ini Jalani Sidang Vonis

Dua Terdakwa Kasus Jiwasraya Dituntut Penjara Seumur Hidup, Hari Ini Jalani Sidang Vonis

Nasional
IDI: Lebih dari Satu Semester Pandemi, Angka Kematian Tenaga Kesehatan Semakin Mengkhawatirkan

IDI: Lebih dari Satu Semester Pandemi, Angka Kematian Tenaga Kesehatan Semakin Mengkhawatirkan

Nasional
Hingga 25 Oktober, Kasus Covid-19 di Indonesia 389.712, Kasus Aktif 62.649

Hingga 25 Oktober, Kasus Covid-19 di Indonesia 389.712, Kasus Aktif 62.649

Nasional
[POPULER NASIONAL] Usai Ditetapkan Tersangka, Penghina NU Ditahan |Edarkan Narkoba, Polisi Terancam Hukuman Mati

[POPULER NASIONAL] Usai Ditetapkan Tersangka, Penghina NU Ditahan |Edarkan Narkoba, Polisi Terancam Hukuman Mati

Nasional
Pemerintah Klaim Sudah Mampu Kendalikan Covid-19 di 9 Provinsi Penularan Tertinggi

Pemerintah Klaim Sudah Mampu Kendalikan Covid-19 di 9 Provinsi Penularan Tertinggi

Nasional
Survei IPI: Elektabilitas Ganjar Paling Tinggi, Diikuti Prabowo

Survei IPI: Elektabilitas Ganjar Paling Tinggi, Diikuti Prabowo

Nasional
Cegah Polarisasi, Politisi Nasdem Usul Ambang Batas Capres Jadi 15 Persen

Cegah Polarisasi, Politisi Nasdem Usul Ambang Batas Capres Jadi 15 Persen

Nasional
Hinca: Perdebatan Pilkada Ditunda atau Tidak Bikin Masyarakat Bingung

Hinca: Perdebatan Pilkada Ditunda atau Tidak Bikin Masyarakat Bingung

Nasional
Tuntutan Penundaan Pilkada Lebih Kuat di Wilayah yang Tak Gelar Pilkada

Tuntutan Penundaan Pilkada Lebih Kuat di Wilayah yang Tak Gelar Pilkada

Nasional
Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Nasional
Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Nasional
Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Nasional
FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X