Marzuki: Kebijakan Dahlan Berbahaya

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengaku mendukung pengusulan hak interpelasi oleh sejumlah anggota Dewan yang mempermasalahkan kebijakan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Menurut Marzuki, kebijakan Dahlan perlu dikoreksi.

"Saya memahami niat baik teman-teman untuk meluruskan, bukan untuk menggangu kerja Pak Dahlan. Kenapa saya bilang meluruskan, karena tidak pada tempatnya," kata Marzuki di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (13/4/2012).

Marzuki dimintai tanggapan langkah 38 anggota Dewan yang mengajukan usul hak interpelasi saat rapat paripurna penutupan masa sidang kemarin. Mereka mempermasalahkan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP- 236 /MBU/ 2011 tentang Pendelegasian Sebagaian Kewenangan atau Pemberian Kuasa Menteri Negara BUMN sebagai Wakil Pemerintah kepada Direksi, Dewan Komisaris Pengawas, dan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian BUMN.

Para pengusul menilai, keputusan itu telah menimbulkan perlanggaran peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Contohnya, terjadi penunjukkan direksi BUMN tanpa melalui mekanisme rapat umum pemegang saham, tanpa melalui tim penilaian akhir.

Masalah lain, terjadi pengangkatan kembali direksi yang memiliki rekam jejak negatif sesuai laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengangkatan kembali direksi sampai masa jabatan ketiga kalinya.

Mereka juga mempermasalahkan pelimpahan wewenang kepada Direksi BUMN untuk melakukan penjualan aset. Jika kondisi itu berlanjut, dapat berpotensi makin buruknya kinerja BUMN dan akhirnya merugikan keuangan negara.

Dalam pertimbangan usulan, para pengusul ingin mengetahui alasan pembuatan keputusan itu. "Ingin mengetahui apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian sehingga Menteri BUMN Dahlan Iskan menerbitkan keputusan itu," tulis para pengusul dalam laporan.

Marzuki mengatakan, diberikannya kewenangan kepada direksi untuk menjual aset sangat berbahaya bagi negara. Ternyata, kata Marzuki, sudah banyak aset negara yang dilepas atas keputusan manajemen.

"Itu sangat berbahaya. Membelinya saja harus persetujuan pemegang saham melalui rapat tahunan. Kok, waktu menjualnya tidak melalui persetujuan pemegang saham. Nah itu yang ingin kami luruskan," kata Marzuki.