Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Periksa Enam Anggota DPRD Riau

Kompas.com - 11/04/2012, 18:47 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (11/4/2012), memeriksa enam anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau. Pemeriksaan itu terkait penyidikan kasus dugaan suap pembahasan rancangan peraturan daerah (perda) persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2012 (PON 2012) di Riau.

Enam anggota DPRD Riau yang diperiksa itu adalah Tengku Muhaza (Partai Demokrat), Topan andoso yakin (PAN), Turochan Asyari (PDI Perjuangan), M Roem Zen (PPP), Abubakar Sidik (Partai Golkar), dan Indra Isnaini (PKS). Mereka diperiksa sebagai saksi di Mapolda Riau. "Masih terus dilakukan pengembangan oleh tim penyidik KPK di sana," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Rabu di Jakarta.

Menurut Johan, belum ada temuan baru terkait kasus suap ini. KPK masih fokus menyidik keterlibatan empat tersangka, yakni dua anggota DPRD Riau, MFA dan MD, Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau berinisial EDP, serta karyawan PT Pembangunan Perumahan Persero (PT PP) berinisial RS. "Apakah nanti bisa melebar tentu tergantung temuan tim KPK," ujar Johan.

Saat ditanya soal keterlibatan Direktur Pemasaran Pusat PT PP, I Wayan Karioka, Johan mengatakan pihaknya belum mendapatkan data soal itu. "Yang pasti, saat penangkapan ada dari Dispora dan PT PP. Proses sekarang adalah melengkapi berkas empat tersangka," tambah Johan.

Selasa (10/4/2012) kemarin KPK memeriksa lima pegawai PT PP dan satu pegawai PT Adhi Karya sebagai saksi kasus ini. Dua perusahaan tersebut merupakan badan usaha milik negara (BUMN). KPK juga telah memeriksa Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau Lukman Abbas sebagai saksi.

Selain melakukan pemeriksaan, lembaga penegakan hukum itu menggeledah kantor DPRD, kantor Dispora, dan kantor PT PP beberapa waktu lalu. Dari penggeledahan itu, penyidik KPK menyita dua hard disk komputer dan sejumlah dokumen dari ruangan anggota DPRD Riau, serta sejumlah dokumen dari kantor PT PP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com