”Semalam (rapat DPP Partai Golkar) membahas soal percepatan Rapimnas bulan Juli. Akan ada agenda khusus menampung usulan DPD (dewan pimpinan daerah) untuk mengusung Pak Aburizal sebagai capres tunggal dari Golkar,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin, di Jakarta, Senin (9/4).
Nurul mengatakan, percepatan dilakukan untuk menjaga pilihan sikap dan keputusan pengurus dan kader guna mengusung Aburizal sebagai calon tunggal. Selain itu juga untuk menghindarkan para pengurus DPD dari kandidat presiden lain yang ingin mencalonkan diri melalui Partai Golkar.
Ditanya apakah percepatan Rapimnas untuk menutup peluang Jusuf Kalla kembali mencalonkan diri sebagai presiden, anggota Komisi II Dewan Per-
Hal senada dikatakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad dan Agung Laksono. Mereka menyebut Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada Juli sebagai Rapimnas khusus, yang dilaksanakan karena permintaan daerah.
Fadel mengatakan, beredar sejumlah nama kader Partai Golkar yang mungkin menjadi calon presiden dari partai itu. ”Namun, anginnya, nama Aburizal Bakrie tampaknya yang paling kuat,” ujarnya.
Sementara meski tahapan pemilu belum dimulai, Partai Golkar sudah mulai gencar menarik simpati masyarakat. Setiap anggota Fraksi Partai Golkar DPR diinstruksikan membagikan 1.000 kantong/paket kebutuhan pokok (sembako) pada saat reses ke daerah.
Instruksi tersebut tertuang dalam surat bernomor INT.2130/FPG/DPRRI/III/2012 yang ditandatangani Ketua F-PG Setya Novanto dan Sekretaris F-PG Ade Komaruddin. Dalam surat itu disebutkan, pimpinan F-PG sudah menyiapkan tas tempat sembako serta spanduk bergambar Aburizal. Setiap anggota diminta menyerahkan uang Rp 10 juta sebagai pengganti 1.000 buah tas dan 25 spanduk.
Surat itu juga menyebutkan bahwa sembako dibagikan dalam rangka menghadapi Pemilu 2014 yang kemungkinan menggunakan sistem proporsional terbuka atau pemilihan berdasarkan suara terbanyak. Pembagian sembako dilakukan untuk meraih
Anggota F-PG DPR, Nudirman Munir, membenarkan instruksi tersebut. Dia tidak mempersoalkan karena instruksi itu merupakan konsekuensi yang harus dilaksanakan fungsionaris Partai Golkar.