PKS Siap untuk Dievaluasi

Jakarta, Kompas - Partai Keadilan Sejahtera siap dievaluasi keberadaannya dalam koalisi pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, evaluasi semestinya juga dilakukan terhadap mekanisme pengambilan keputusan di dalam koalisi yang dianggap kurang demokratis.

Hal itu disampaikan Ketua Departemen Politik Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Agoes Poernomo, di Jakarta, Senin (2/4).

Sebagaimana diberitakan, kalangan internal Partai Demokrat mendesak Presiden Yudhoyono agar mengevaluasi keberadaan PKS dalam koalisi. Partai itu dianggap menyalahi kontrak koalisi setelah menyempal dari kebijakan pemerintah dalam Sidang Paripurna DPR pekan lalu.

Menurut Agoes, pilihan PKS untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) didasari argumentasi dan hitung-hitungan kuat. Selain menawarkan opsi lain yang dimungkinkan dalam APBN, rencana menaikkan harga BBM juga dianggap semakin menambah beban kehidupan rakyat.

”Pilihan itu semata-mata untuk kemaslahatan masyarakat. Kalau itu dianggap membangkang, ya, silakan dievaluasi. Tidak ada masalah,” katanya.

Jika diadakan evaluasi, lanjut Agoes, semestinya hal itu juga mencakup mekanisme pengambilan keputusan di koalisi. Koalisi semestinya menjadi forum yang memberikan ruang untuk berpikir dan beradu argumentasi dengan pertimbangan utama kepentingan rakyat.

”Kami menilai, cara mengambil kebijakan dalam koalisi sekarang itu tidak demokratis. Kami hanya dikasih tahu, terus disuruh menerima dan manut saja,” katanya.

Harus tegas

Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, PKS berkali-kali mengambil pilihan yang berlawanan dengan kesepakatan di Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi. Namun, berkali-kali pula tak ada sanksi jelas. Sikap PKS dinilai telah mengganggu persatuan koalisi yang tetap dibutuhkan menuju Pemilu 2014.

”Bola sepenuhnya ada di Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pemimpin tertinggi koalisi,” katanya.

Ricky Rahmadi, Wakil Ketua Dewan Penasihat Center for Information and Development Studies (Cides) yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, juga mendesak agar Presiden Yudhoyono mengevaluasi koalisi.

Secara terpisah, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indria Samego, mengatakan, ketua koalisi atau Setgab harus tegas memberikan sanksi kepada anggota koalisi yang memilih sikap berbeda. Hal ini penting agar tidak terjadi ketimpangan dalam koalisi.

”Ketua koalisi harus tegas membuat aturan untuk disepakati, seberapa jauh hak dan kewajiban dipaparkan secara tertulis,” katanya. (iam/lok/Gun)