Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kekerasan Saat Demo karena Pemerintah Haus Kekuasaan

Kompas.com - 02/04/2012, 12:40 WIB
Ratih Prahesti Sudarsono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekitar 30 orang aktivis yang tergabung dalam beberapa lembaga swadaya masyarakat dan Koalisi Advokat Muda Indonesia mendatangi Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Untung S Rajab, Senin (2/4/2012) pukul 11.00.

Mereka ingin menuntut Polri untuk membebaskan seluruh mahasiswa yang ditahan di Polda Metro Jaya.

Haris Rusiy, salah satu dari mereka, mengatakan, kekerasan yang terjadi saat aksi demonstrasi menentang kenaikan harga BBM, bukan kemauan mahasiswa, masyarakat, maupun polisi.

"Itu kemauan dari pemimpin yang berkuasa saat ini, kemauan dari sistem polisi yang berkuasa saat ini," katanya.

Anggota Petisi 28 itu mengatakan, sebelum mahasiswa turun ke jalan, segala upaya untuk membuat sadar yang berkuasa sudah dilakukan dengan menyampaikan gagasan-gagasan melalui dialog, makalah, diskusi baik langsung maupun melalui media massa.

"Semua elemen masyarakat melakukannya, baik itu buruh, mahasiwa, mapun para tokoh masyarakat. Namun, mereka tidak dianggap, pemerintahan Presiden SBY sudah buta, tuli, dan tertutup hatinya," katanya.

"Mahasiswa pendemo itu boleh ditangkap kalau pemerintahan ini sudah berhasil menjebloskan semua koruptor, menangkapi penjahat-penjahat Bank Century, pengemplang pajak, dan rekening gedut tidak wajar para pejabat," kata Haris Rusiy.

Karena itu, kata Ratna Sarumpaet, mahasiswa yang ditahan polisi seluruhnya harus dibebaskan tanpa syarat.

"Kami juga mengencam tindakan polisi yang sampai saat ini menyisir mencari mahasiswa aktivis Konami," katanya. Menurut Bangsa Saksi, tim kuasa hukum para mahasiwa yang bergabung dalam Konami, ada 53 orang mahasiswa aktivis Konami yang ditahan di Polda Metro Jaya.

"Dari jumlah itu, 47 mahasiswa sudah berhasil kami temui dan menyerahkan surat kuasa untuk kami dampingi dalam kasus penangkapannya. Sedangkan sisanya belum karena kami tidak boleh menemui mereka, kata Bambang.

Bambang dari YLBHI menambahkan, tim advokasi hukum untuk mahasiswa yang bergabung dalam Konami ini sudah dibentuk sejak sebulan lalu. Ratna Sarumpaet sendiri mengatakan, jika memang polisi punya bukti hukum ada mahasiswa yang melakukan kekerasan atau perusakan, silakan ditangkap.

"Namun, aktivis Konami yang ditangkap dan ditahahan polisi saat ini tidak sedang berdemontrasi apalagi melakukan anarkis. Lalu juga, bagaimana dengan kantor YLBHI yang dirusak, apakah polisi juga akan menangkap pelakunya," kata Ratna.

Saat berita ini dibuat, sebagian dari mereka sedang dialog dengan Kepala Polda Untung Rajab di ruang rapat Kapolda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    Nasional
    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Nasional
    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Nasional
    'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    "Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    Nasional
    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Nasional
    Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

    Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

    Nasional
    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Nasional
    Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Nasional
    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

    Nasional
    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com