Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kutuk Pendudukan YLBHI

Kompas.com - 30/03/2012, 00:33 WIB
Khaerudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah aktivis prodemokrasi mengutuk tindakan polisi, yang menduduki dan menggeledah kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (29/3/2012) malam.

Tindakan represif polisi yang memaksa masuk ke kantor YLBHI,  menggeledah dan mencari mahasiswa yang berlindung di tempat itu, dinilai mengkhianati reformasi.

"Seharusnya teman-teman polisi ingat, mereka bisa seperti sekarang ini karena dulu kami memperjuangkan demokratisasi. Di masa itu, YLBHI menjadi tempat berkumpul aktivis prodemokrasi," kata aktivis Lingkar Madani, Ray Rangkuti.

Menurut Ray, YLBHI adalah simbol perjuangan reformasi yang menempatkan polisi dengan kekuasaannya seperti sekarang. "Kami jelas mengutuk tindakan biadab polisi," katanya.

Direktur YLBHI, Alvon Kurnia Palma, mengatakan, penggeledahan yang dilakukan polisi di kantornya tak disertai surat resmi penggeledahan.

Dia juga mengaku tak tahu alasan polisi membawa Direktur Litbang YLBHI, Agung Wijaya, ke Mapolda Metro Jaya.

Menurut Alvon, tak ada satu pun aktivis YLBHI yang menyuruh mahasiswa membakar mobil polisi di depan kantor YLBHI.

Pembakaran mobil polisi itu, yang memicu kemarahan polisi dan memaksa mereka menduduki kantor para pencari keadilan tersebut.

Koordinator KontraS, Haris Azhar, mengatakan, penyerbuan polisi ke kantor YLBHI jelas merusak martabat polisi secara keseluruhan. Terlebih lagi YLBHI adalah lembaga yang selama ini sangat menghormati hukum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Nasional
    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com