Fraksi Demokrat Tolak Kenaikan Harga BBM

Kompas.com - 26/03/2012, 14:24 WIB
|
EditorGlori K. Wadrianto

MALANG, KOMPAS.com — Di depan ratusan orang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Malang yang menggelar aksi unjuk rasa, Senin (26/3/2012) siang, secara resmi, Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kota Malang, menegaskan penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat, Indra Cahyono, saat menemui pengunjuk rasa. "Saya secara pribadi, Ketua Fraksi Partai Demokrat secara resmi menolak kenaikan harga BBM," katanya.

Menurut Indra, pihaknya tidak akan mendukung kebijakan pemerintah pusat yang akan menaikkan harga BBM pada 1 April mendatang. Alasannya, kenaikan harga BBM akan melahirkan kerugian bagi rakyat. "Kami selaku wakil rakyat Malang, mendukung rakyat Malang dan mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM. Saya adalah wakil rakyat yang harus ikut rakyat. Saya dipilih rakyat, harus memperjuangkan kepentingan rakyat," katanya, disambut baik oleh ratusan pengunjuk rasa di depan gedung DRDR Kota Malang.

Sebelumnya, aksi damai juga dilakukan Gerakan Mahasiswa (Gema) Pembebasan Cabang Malang. "Aksi ini menolak tegas kenaikan harga BBM," jelas koordinator aksi, Solahuddin.

Selain menolak kenaikan harga BBM, pihaknya juga menyerukan kepada umat Islam dan para mahasiswa untuk merebut kekuasaan yang saat ini dipegang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Mengapa harus direbut, karena Presiden SBY sudah gagal memimpin bangsa ini," katanya.

Kebijakan naiknya harga BBM itu, kata Solahuddin, jelas hanya demi kepentingan asing, yang akan menguasai perekonomian di Indonesia. "Rakyat yang jadi korbannya. Makanya Presiden SBY harus turun. Rakyat harus melakukan revolusi," kata Solahuddin.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

    [POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

    Nasional
    Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

    Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

    Nasional
    Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

    Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

    Nasional
    Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

    Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

    Nasional
    Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

    Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

    Nasional
    Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

    Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

    Nasional
    Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

    Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

    Nasional
    Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

    Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

    Nasional
    Presiden RI Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

    Presiden RI Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

    Nasional
    Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

    Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

    Nasional
    Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

    Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

    Nasional
    Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

    Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

    Nasional
    Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

    Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

    Nasional
    Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

    Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

    Nasional
    KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

    KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X