Bentuk Komite Etik di KPK

Kompas.com - 24/03/2012, 04:40 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Kisruh di internal Komisi Pemberantasan Korupsi masih belum akan berakhir dalam waktu dekat. Pegawai di bawah Deputi Penindakan menggalang dukungan agar Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi membentuk komite etik guna memeriksa unsur pimpinan KPK yang diduga melanggar prosedur dalam penetapan tersangka.

Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Said Zainal Abidin mengakui, sebulan yang lalu sejumlah penyidik meminta lembaga Penasihat KPK membentuk komite etik. Permintaan itu diakui dilatarbelakangi dugaan pelanggaran prosedur penanganan perkara oleh Ketua KPK Abraham Samad dalam menentukan anggota DPR, Angelina PP Sondakh, dan mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom sebagai tersangka.

”Sebulan lalu ada permintaan seperti itu, tetapi kemudian kami minta agar mereka membicarakannya baik-baik. Kalau memang hanya perbedaan pendapat, tidak perlu sampai harus membentuk komite etik,” tutur Said, di Jakarta, Kamis (22/3).

Said menganggap masalah itu telah selesai. Jika memang masih ada keinginan membentuk komite etik, sebaiknya pengawas internal dan pimpinan KPK dilibatkan. ”Dulu pun ketika KPK membentuk komite etik, pimpinan saat itu yang meminta,” katanya.

Minggu lalu saat menggelar jumpa pers dengan wartawan, semua unsur pimpinan KPK menyatakan tidak ada lagi masalah. Lima unsur pimpinan KPK menyatakan solid dan kompak. Terkait pertemuan dengan penyidik, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ketika itu mengatakan, yang terjadi adalah pembicaraan layaknya orangtua kepada anaknya.

Kisruh internal KPK itu tercium media ketika sejumlah penyidik mempertanyakan penetapan Angelina dan Miranda sebagai tersangka. Penyidik merasa khawatir penetapan terhadap keduanya masih prematur. Seorang pegawai KPK di Deputi Penindakan kepada Kompas mengakui, meski percaya ada keterlibatan Angelina dalam kasus suap wisma atlet SEA Games di Palembang dan Miranda pada kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI, KPK tengah mengumpulkan bukti lain yang menguatkan.

Dia mengatakan, standar yang harus dipegang KPK untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus ada dua alat bukti menjadi harga mati. ”Namun, saat dua alat bukti itu masih belum meyakinkan, kami harus mencari alat bukti lain. Kalau bisa sampai lima alat bukti. Kami tidak punya kewenangan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan). Jadi, kalau maju perang, kami harus betul-betul siap,” ujarnya.

Konflik antara unsur pimpinan KPK dan penyidik terjadi salah satunya disebabkan penarikan penyidik KPK oleh Mabes Polri. Penarikan itu atas kemauan Abraham. Sebelumnya, waktu menjadi ketua KPK, M Busyro Muqoddas mengembalikan seorang penyidik, Komisaris R Brotoseno ke Mabes Polri, karena diduga memiliki hubungan khusus dengan Angelina Sondakh.

Abraham membantah berada di balik pengembalian penyidik ke Mabes Polri. ”Kewenangan penarikan personel ada mekanismenya. Setiap institusi punya independensi. Apa kehebatan Abraham untuk bisa menelepon Kepala Polri,” katanya. (bil)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Nasional
Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Nasional
Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Nasional
Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Nasional
Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Nasional
Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Nasional
Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Nasional
Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Nasional
Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Nasional
Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Nasional
KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

Nasional
Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X