Jakarta Antisipasi Gejolak Harga

Jakarta, Kompas - Semua pemangku kepentingan di Jakarta sebagai ibu kota negara mengantisipasi segala kemungkinan, termasuk gejolak harga bahan pokok dan tarif transportasi terkait dengan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak per 1 April 2012.

Sementara kondisi keamanan di Ibu Kota, kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo yang didampingi Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal Waris dan Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Untung S Rajab di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (16/3), secara keseluruhan dalam kondisi kondusif.

”Saya sudah memantau harga kebutuhan pokok, ternyata hampir semua harga stabil. Hanya ada beberapa, seperti cabai kering dan bahan sayuran, meningkat harganya, tapi kenaikan itu karena faktor musiman,” katanya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjamin suplai barang pokok di Jakarta cukup. ”Kami juga melakukan pengamanan jalur distribusi untuk barang dan stok bahan pokok yang menjadi tugas prioritas kami bersama. Sekali lagi saya tegaskan, suplai akan diupayakan terjamin dan tersedia sesuai dengan kebutuhan warga Jakarta,” paparnya.

Kesiapan pengamanan Jakarta diakui Kapolda Untung karena di daerah lain juga sudah terjadi letupan-letupan unjuk rasa. ”Untuk itu, kami tidak mau underestimate kondisi ini. Kami sudah menyiapkan dua pertiga personel kami, yakni 31.000 anggota Polri. Sementara dari TNI sudah disiapkan 15 satuan setingkat kompi,” kata Untung.

Sebagai tindak antisipasi, tutur Untung, Polri menegaskan agar semua unjuk rasa harus melapor kepada polisi tiga hari sebelum unjuk rasa digelar. Unjuk rasa hanya boleh berlangsung pada siang hari hingga pukul 18.00.

Pengunjuk rasa juga harus memperhatikan lokasi dan jarak yang diperbolehkan untuk menyalurkan aspirasi mereka. Dengan menaati aturan yang ada, diharapkan semua aspirasi pengunjuk rasa bisa tertampung dan kondisi Kota Jakarta tetap aman dan tertib. ”Kami tidak akan mengambil tindakan keras kecuali terpaksa,” ujarnya.

Untung juga meminta agar dinas perhubungan menertibkan angkutan umum yang keluar dari trayeknya.

Harga stabil

Terkait stok beras, Fauzi menegaskan, stok aman hingga Oktober. Kepada Gubernur, pedagang beras juga mengatakan tak khawatir soal stok dan harga beras karena semuanya terkendali.

”Belajar dari kenaikan harga BBM pada 2008, dampak kenaikan terhadap harga beras sangat kecil, berkisar 0,04 persen dari harga awal. Apabila kenaikan harga BBM terjadi, diprediksi kenaikan harga beras sekitar 0,05 hingga 1 persen, asal suplai beras cukup di Jakarta,” ujar Fauzi.

Fluktuasi harga ini diperkirakan akan berlangsung dua hingga tiga bulan. Pasar akan mengatur harga barang-barang pokok hingga ada jaminan setelah dua atau tiga bulan harga akan stabil lagi.

Wakil Presiden Boediono meminta para gubernur dan wali kota/bupati mengawal sebaik mungkin kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga BBM bersubsidi.

Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat menyatakan, Boediono menekankan kepada para kepala daerah bahwa ada begitu banyak hal yang harus dipersiapkan, antara lain merencanakan suplai BBM, sehingga mengurangi risiko penimbunan. ”Wapres mengajak kepala daerah untuk juga mengelola ketenangan sosial di daerah masing-masing,” ujar Yopie, Jumat, di Kantor Wapres.

Tidak ada kepastian

Kepala Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti mengkhawatirkan tidak adanya kepastian pemerintah menaikkan harga BBM. Hal ini berdampak terhadap kondisi portofolio pasar keuangan.

”Ketidakpastian kebijakan pemerintah soal BBM bersubsidi tidak akan terlalu berpengaruh terhadap investasi sektor riil. Namun, yang justru paling terpengaruh adalah investasi portofolio,” katanya.

Jika investor asing keluar dari pasar Indonesia, nilai tukar rupiah bisa tertekan. Selama ini Bank Indonesia memang menjaga nilai tukar rupiah pada tataran yang cukup aman. Namun, apabila tekanan terus terjadi, akan berat bagi Bank Indonesia.

Menanggapi kekhawatiran itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Gedung BI, Jakarta, mengatakan, sejauh ini pemerintah tetap mengupayakan sesuai rencana, yakni 1 April mendatang.

Setelah sempat naik selama beberapa waktu terakhir, imbal hasil obligasi pemerintah berjangka waktu 10 tahun akhirnya turun 5 basis poin menjadi 5,97 persen pada Jumat sore. Meski demikian, sepanjang pekan ini tercatat naik 19 basis poin.

Data per 9 Maret 2012 menunjukkan, kepemilikan asing terhadap surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 225,9 triliun atau sekitar 30,1 persen dari total SBN. Data ekonom Bank Mandiri menunjukkan, dana asing keluar Rp 1,1 triliun dibandingkan awal Maret. Adapun jika dihitung sejak awal tahun ini, total dana asing masuk Rp 3,1 triliun.(bro/ato/idr/arn)