BLT, Kebijakan Populis Sesaat

JAKARTA, KOMPAS.com - Program bantuan langsung tunai (BLT) yang bakal digulirkan seiring dengan rencana kenaikan bahan bakar minyak adalah program populis yang hanya meringankan masyarakat sesaat. Tanpa pembangunan infrastuktur ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, maka kehidupan rakyat akan kembali sulit.

"Kami menolak kebijakan-kebijakan populis yang hanya berpihak kepada kepentingan kelompok tertentu," kata Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Parlindungan Simarmata, di Jakarta, Kamis (15/3/2012).

PMKRI menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), karena dilakukan saat kehidupan rakyat sulit. Dampak kebijakan ini akan semakin menyusahkan masyarakat kecil. Program BLT tak cukup untuk meringankan dampak kenaikan BBM yang sangat besar itu.

"BLT itu semacam kompensasi cuma-cuma yang membodohi masyarakat," katanya.

Pemerintah seharusnya memberikan penghidupan kepada masyarakat dengan memberdayakan sumberdaya mereka melalui pembenahan infrastruktur di setiap sektor. Bukan dengan memberikan bantuan uang tunai yang instan dan meringankan sesaat.

Parlindungan Simarmata juga mengecam tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian, terhadap mahasiswa yang berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Tindakan represif itu mencerminkan sikap pemerintah yang panik dan tidak percaya diri, atas kebijakan yang diambilnya.

"Kepanikan dan kebingungan membuat pemerintah melakukan tindakan represif melalui kepolisian, terhadap para mahasiswa yang mengkritisi kebijakan kenaikan BBM," katanya.