Harga Bahan Pokok Terus Beranjak Naik

Magelang, Kompas - Dalam dua minggu terakhir, harga sejumlah bahan pokok di pasar-pasar tradisional di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sudah naik. Ancaman kenaikan tarif diajukan sejumlah nelayan dan sopir angkutan kota Manokwari, Papua Barat, yang mengumumkan bahwa tarif angkutan laut dan darat terpaksa akan naik mengikuti kenaikan harga bahan bakar minyak.

Bahkan, di Mojokerto, Jawa Timur, harga minyak goreng curah sudah naik dari Rp 10.500 per kilogram menjadi Rp 11.000 per kilogram. Harga kecap naik Rp 500 sampai Rp 1.000 per botol. Harga kecap cap Bandeng, misalnya, sekarang Rp 10.800 per botol, padahal sebelumnya Rp 9.800 per botol.

Sementara itu, harga gula pasir dari pabrik gula di Kediri naik dari Rp 9.500 per kilogram menjadi Rp 11.000 per kilogram. Sukro (51), pedagang sayuran, menjelaskan, harga sawi sudah naik dari Rp 2.500 per 10 ikat menjadi Rp 3.500 per 10 ikat.

Di Magelang, Jawa Tengah, harga bahan pokok yang ikut naik adalah minyak goreng curah, gula pasir, tepung terigu, dan harga obat tanaman. ”Menurut pengepul, kenaikan harga bahan pokok terjadi mulai di tingkat produsen dan akan terus naik hingga saat kenaikan harga BBM mulai diberlakukan nanti,” ujar Aswanah, pedagang di Pasar Borobudur Magelang, Senin (12/3).

Di Pasar Muntilan, Magelang, harga tepung terigu juga naik Rp 3.000 per zak. Demikian juga harga obat pembasmi belalang sangit, semula Rp 18.000 per botol sekarang menjadi Rp 25.000 per botol.

Di Manokwari, rencana kenaikan harga BBM sudah menyulut kenaikan biaya operasional para nelayan dan sopir angkutan kota.

Sabri Luas (44), nelayan ikan tuna di Kampung Kwawi, Manokwari, merinci pembelian bensin para nelayan akan naik 20 persen. Dalam satu hari, satu kapal menghabiskan 60 liter bensin seharga Rp 300.000. Jika harga bensin naik Rp 1.000 per liter, ongkos bahan bakar dan oli bisa mencapai Rp 400.000.

Adapun sopir angkutan kota keberatan dengan kenaikan harga BBM karena akan langsung memicu kenaikan tarif angkutan kota.

Di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dan sekitarnya, para nelayan kecil mengatakan resah dengan rencana kenaikan harga BBM. Oleh karena itu, mereka menolak rencana kenaikan itu.

Ketua Kelompok Usaha Bersama Karya Mina Kabupaten Tegal Warnadi, Senin, mengatakan, kenaikan harga BBM akan mengakibatkan biaya perbekalan nelayan kecil membengkak.

Kapal berbobot mati 5 ton, yang sebelumnya hanya membutuhkan bekal BBM Rp 150.000 sekali melaut, nantinya bisa naik menjadi Rp 200.000 sekali melaut. Di sisi lain, harga ikan cenderung berfluktuasi sehingga nelayan tidak mendapatkan jaminan akan harga ikan.

Ranito (34), nelayan kecil di Desa Munjungagung, Kabupaten Tegal, mengatakan, harga ikan sedang jatuh akibat melimpahnya hasil tangkapan serta pengaruh hujan yang mempersulit pengeringan ikan pada industri pengolahan ikan. ”Biaya perbekalan akan melonjak karena 75 persen biaya perbekalan berasal dari biaya BBM,” ujar Ranito.

Di Padang, Sumatera Barat, cuaca buruk telah mengakibatkan turunnya jumlah tangkapan ikan bagi nelayan tradisional di sana. Akibatnya, harga ikan gabur (ikan kuwe) di tingkat nelayan naik dari Rp 22.000 per kilogram menjadi Rp 27.000 per kilogram. Demikian pula harga ikan tongkol naik dari Rp 12.000 per kilogram menjadi Rp 17.000 per kilogram. Sementara harga ikan gabur di tingkat konsumen bakal naik menjadi Rp 35.000 per kilogram, dan ikan tongkol menjadi Rp 30.000 per kilogram.

Infrastruktur konversi

Di Solo, Jawa Tengah, Senin, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tandjung, seusai menghadiri sidang senat terbuka Dies Natalis Ke-36 Universitas Sebelas Maret Solo, mengatakan, pemerintah harus mempersiapkan langkah yang antisipatif terkait rencana kenaikan harga BBM.

Meski telah memutuskan menaikkan harga BBM, pemerintah harus lebih mempersiapkan infrastruktur untuk konversi ke bahan bakar gas seperti yang telah direncanakan sebelumnya. ”Pemerintah tampaknya kurang mempersiapkan langkah-langkah konversi dari BBM ke bahan bakar gas. Setelah dikaji, konversi ke gas dampaknya lebih berat. Akhirnya kembali memilih menaikkan harga BBM,” kata Akbar.

Pemerintah juga harus mempersiapkan betul rencana kompensasi berupa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pemberian BLT harus dirancang agar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

”Sebenarnya ada pilihan lain selain BLT, misalnya pembangunan infrastruktur ke desa-desa atau pemberian bantuan kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat. Namun, tampaknya, dari pengalaman lalu masyarakat sudah dibiasakan dengan BLT,” kata Akbar.

Dari Surabaya, Ketua Himpunan Pedagang Besar Surabaya Sudarno menilai, secara riil, hingga saat ini belum ada kenaikan harga barang kebutuhan pokok.

Dia mengatakan, yang paling utama dalam menyikapi kenaikan harga BBM adalah perlunya bantuan langsung tunai diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Misalnya beras untuk warga miskin Rp 2.000 per kilogram, sebaiknya tidak diberikan kepada penduduk yang mengambil jatah dengan naik sepeda motor bahkan mobil.

Nizar Zahro, anggota Fraksi Partai Persatuan Reformasi DPRD Jawa Timur, berpendapat senada. Ia menilai rencana kenaikan harga BBM belum akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok atau konsumsi lain.(WIE/EKI/ETA/TIF/EGI/INK/THT)