Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Harus Bergerak Lebih Cepat dari Para Mafia

Kompas.com - 05/02/2012, 11:32 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi diminta bergerak cepat dan tepat dalam mengorek informasi keterlibatan pihak lain dari Angelina Sondakh, tersangka kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games. Peneliti Bidang Hukum Indonesia Corruption Watch Donal Faridz menilai, Angelina pasti mendapat ancaman dari pihak lain yang menghendaki anggota Badan Anggaran DPR itu bungkam.

"KPK harus bergerak lebih cepat dan tepat karena tentu para mafia juga bergerak," kata Donal ketika dihubungi, Minggu (5/2/2012).

Penetapan Angelina Sondakh sebagai tersangka kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games ini dianggap dapat menjadi pintu masuk strategis bagi KPK untuk menjerat pihak lain yang terlibat dugaan korupsi. Posisi Angelina di Badan Anggaran dapat membongkar praktik mafia anggaran, sedangkan posisinya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat dapat mengungkap keterlibatan kader Partai Demokrat dalam kasus dugaan korupsi lain.

"Kita berharap Angie kooperatif. Saya berharap dia bisa memberikan keterangan kepada KPK siapa politisi atau oknum lain yang terima uang," kata Donal.

Lebih jauh dia mengatakan, Angelina pasti tidak sendirian dalam "mengamankan" anggaran proyek wisma atlet SEA Games di Badan Anggaran. Diduga, ada anggota Badan Anggaran DPR yang turut mengamankan dan menikmati uang proyek wisma atlet tersebut.

"Ini harus jadi pintu masuk, bisa saja dari politisi lain, karena mustahil Angelina punya kekuatan seorang diri, pasti ada kekutan lain yang lebih besar," katanya.

Apalagi, kata Donal, kesaksian Yulianis yang merupakan mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Grup menyebutkan ada gelontoran uang 1,1 juta dollar AS ke DPR untuk belanja proyek wisma atlet. Sementara Angelina dan I Wayan Koster hanya disebut menerima Rp 5 miliar.

"Ini pasti masih banyak politisi Banggar lainnya yang menerima uang," kata Donal.

Selain itu, Angelina yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini dianggap tahu keterlibatan kader Partai Demokrat lainnya, baik dalam proyek wisma atlet ataupun proyek-proyek lain.

"Nazaruddin sebut ada Rp 30 miliar ditambah 5 juta dollar AS ke kongres (Kongres Demokrat 2009). Begitu banyak uang yang mengalir ke kader Demokrat dan bukan hanya dugaan suap wisma atlet, melainkan juga dari proyek lainnya," ujar Donal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pertiwi Pertamina Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan dan Kesejahteraan Holistik Pekerja Pertamina

    Pertiwi Pertamina Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan dan Kesejahteraan Holistik Pekerja Pertamina

    Nasional
    Fraksi PDI-P Usul Pasal TNI Bisa Pensiun Usia 65 Tahun Dikaji Ulang

    Fraksi PDI-P Usul Pasal TNI Bisa Pensiun Usia 65 Tahun Dikaji Ulang

    Nasional
    Gunung Ibu di Halmahera Kembali Meletus, Abu Vulkanik Tertiup ke Pengungsian Warga

    Gunung Ibu di Halmahera Kembali Meletus, Abu Vulkanik Tertiup ke Pengungsian Warga

    Nasional
    Prabowo Sebut Indonesia Siap Evakuasi dan Rawat hingga 1.000 Warga Palestina di RS Indonesia

    Prabowo Sebut Indonesia Siap Evakuasi dan Rawat hingga 1.000 Warga Palestina di RS Indonesia

    Nasional
    Anggota Komisi I DPR Yakin RUU TNI Tak Bangkitkan Dwifungsi ABRI

    Anggota Komisi I DPR Yakin RUU TNI Tak Bangkitkan Dwifungsi ABRI

    Nasional
    Bertemu Menhan AS, Prabowo: Saya Apresiasi Dukungan AS Dalam Modernisasi Alutsista TNI

    Bertemu Menhan AS, Prabowo: Saya Apresiasi Dukungan AS Dalam Modernisasi Alutsista TNI

    Nasional
    Bertemu Zelensky, Prabowo Bahas Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza

    Bertemu Zelensky, Prabowo Bahas Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza

    Nasional
    Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

    Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

    Nasional
    Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

    Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

    Nasional
    Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

    Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

    Nasional
    PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

    PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

    Nasional
    Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

    Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

    Nasional
    Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

    Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

    Nasional
    MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

    MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

    Nasional
    Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

    Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com