Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wartawan Bantah "Deal" untuk Kasus Kemennakertrans

Kompas.com - 03/02/2012, 15:29 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua orang wartawan berinisial Manyo dan IS dari sebuah media massa nasional disebut-sebut telah dilobi oleh pengusaha Iskandar Pasojo alias Acos untuk mengamankan berita dugaan keterlibatan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar.

Menanggapi hal tersebut, Manyo yang dihubungi Kompas.com siang ini, Jumat (3/2/2012), membenarkan bahwa ia mengenal Acos sebagai teman lama, sesama aktivis di Makassar.

Namun, menurutnya, dalam rekaman yang diputarkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Rabu (1/2/2012) malam lalu ada bagian yang harusnya diklarifikasi.

Menurut Manyo, Acos memang menghubunginya via telepon setelah dua tahun tak berjumpa untuk meminta bantuan, yaitu pada 23 Agustus 2012.

Hubungan telepon itu, kata dia, dilakukan dua hari sebelum KPK mencokok Dharnawati dan dua pejabat Kemennakertrans, yakni Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan, 25 Agustus 2011 lalu.

"Acos telepon saya. Diminta untuk konsultan media untuk teman dia bernama Nyoman. Karena dia sedang ada masalah. Saya tanya dia kasus apa, Acos enggak mau ngomong, bilangnya nanti Nyoman yang jelasin sendiri," ujar Manyo.

Acos kemudian membuat janji pertemuan antara Nyoman dan Manyo pada 24 Agustus 2011. Namun, ketika mendatangi kantor Nyoman, sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB, Nyoman tak bisa ditemui karena rapat.

Ia pun kembali dan menemui temannya IS di kantor untuk menanyakan tentang Nyoman. "Saya kan di kanal olahraga, kalau IS di redaktur pelaksana untuk nasional, jadi saya bertanya, mungkin dia tahu Nyoman pejabat di Kemennakertrans. Tapi ternyata enggak kenal juga," jelasnya.

Saat Nyoman ditangkap, kata Manyo, ia kaget dan tak menyangka orang yang meminta bantuannya terlibat kasus korupsi. Ia kemudian menelepon Acos saat itu.

"Acos bilang itulah Nyoman yang dimaksud akan minta bantuan konsultasi media itu," ujarnya menirukan kata-kata Acos.

"Saya kan enggak tahu soal kasus itu, jadi saya minta, coba hubungi IS saja. Nanti dia yang amanin, merapat ke sana. Lalu Acos bilang dia kenal IS juga," sambungnya.

Manyo menyatakan, kata-kata seperti "mengamankan dan "merapat" ke Kemennakertrans itu hanya istilah di kalangan wartawan dengan maksud akan dianalisis seperti apa kasus itu untuk pemberitaan sesuai dengan job desk di bidang pemberitaan setiap wartawan. Ia membantah ada deal-deal khusus untuk tidak memberitakan kasus itu.

"Jadi hanya menganalisis berita biasa, wartawan kan begitu, kita cari background kasus seperti apa. Tidak ada itu deal-deal baik secara materi maupun politis. Saya dan Acos itu sudah sering membahas soal media, karena saya konsultan media, untuk pemberitaan seperti apa, memberikan pencerahanlah. Nyebut nama Muhaimin kan biasa, obrolan wartawan membicarakan kasus," terangnya.

Sama halnya dengan kasus Menpora, karena ia redaktur di bagian olahraga, kata Manyo, sewajarnya ada analisis mendalam terkait kasus di kementerian tersebut.

"Jadi kayak kasus Kemennakertrans, dicari tahu, si Nyoman itu latar belakang keterlibatan kasusnya seperti apa. Kalau saya redaktur olahraga, ya kasus di Kemenpora seperti apa itu dicari tahu informasi. Sampai sekarang tidak ada pertemuan dengan Nyoman," lanjutnya.

Ia juga mengaku kaget, ternyata nama Acos disebut-sebut terlibat dalam kasus itu. Keduanya sempat membuat janji pertemuan dengan Acos mengenai informasi kasus itu. Namun, pertemuan itu hingga kini tak dilaksanakan.

"Saya telepon Acos, ternyata dia terlibat. Kok gitu. Kemudian dia mengatakan sedang di luar kota. Kami janjian bertemu dan dia mau menceritakan kasus itu. Tapi sampai sekarang, kami tidak pernah bertemu. Dia kan selalu by phone, tapi kami tidak pernah bertemu," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Nasional
PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

Nasional
Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Nasional
Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Nasional
Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com