Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Baharuddin Luncurkan Buku tentang Cek Pelawat

Kompas.com - 28/01/2012, 22:07 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda S Goeltom sebagai tersangka kasus cek pelawat, mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Baharuddin Aritonang, yang juga anggota Komisi IX DPR Periode 1999-2004, segera meluncurkan bukunya yang berjudul Cek Miranda dan Korban-korbannya.

"Buku itu akan saya luncurkan pada Rabu (8/2/2012) di ruangn wartawan di DPR," ungkap Baharuddin kepada Kompas, Sabtu (28/1/2012) di Jakarta.

Buku setebal 246 halaman itu diterbitkan oleh PT Pustaka Pergaulan. Baharuddin menulisnya selama menjalani tahanan di Rumah Tahanan Salemba karena tuduhan menerima gratifikasi cek pelawat dari Miranda saat pemilihan Deputi Gubernur Senior.

Dalam buku berwarna kuning yang bergambar sampul karikatur Miranda S Goeltom, Baharuddin menegaskan dirinya sama sekali tidak mengerti tentang kasus Cek Miranda yang menyebabkan ia menjalani tahanan selama satu tahun empat bulan sesuai vonis hakim Tindak Pidana Korupsi.

"Perlu saya jelaskan kepada Anda, kalau dari awal, saya pun sesungguhnya tidak mengerti tentang kasus Cek Miranda ini. Barulah saya tahu, setelah semuanya terjadi. Bahkan, sejak saya di BPK, khususnya setelah Agus Condro Prayitno mengungkapkannya kepada publik. Mungin Anda tidak percaya kalau saya tidak tahu, karena bukan hanya Anda saja yang tidak percaya, juga hakim yang mengadili saya," ungkap Baharuddin dalam pengantar bukunya.

Baharuddin mendapatkan remisi pada Hari Proklamasi dan Hari Raya Idul Fitri. Sebelum 30 Oktober 2011, Baharuddin akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pembebasan bersyarat. Ia beruntung dibanding beberapa rekannya yang terlambat mengajukan pembebasan bersyarat sebelum dikeluarkan kebijakan yang ketat untuk pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

    Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

    Nasional
    PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

    PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

    Nasional
    Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

    Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

    Nasional
    PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

    PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

    Nasional
    KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

    KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

    Nasional
    KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

    KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

    Nasional
    Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

    Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

    Nasional
    KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

    KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

    Nasional
    PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

    PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

    Nasional
    DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

    DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

    Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

    Nasional
    Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

    Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

    Nasional
    Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

    Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

    Nasional
    Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

    Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

    Nasional
    Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

    Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com