Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bungkam Soal Sponsor, Berarti Miranda Pilih Jadi Tumbal

Kompas.com - 27/01/2012, 19:08 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom, bersikukuh tak tahu-menahu siapa sponsor di balik pemberian cek perjalanan kepada anggota DPR untuk memilih dirinya. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkannya sebagai tersangka, Miranda tetap menyatakan dirinya tak mengetahui ihwal adanya suap berupa cek perjalanan.

Menanggapi hal tersebut, aktivis Indonesia Corruption Watch, Febri Diansyah mengungkapkan, Miranda jangan tutupi apa yang ia ketahui, karena itu justru akan merugikannya sendiri. "Kalau mau bantah silakan itu hak dia. Cuma saya berharap Miranda kooperatif dengan KPK memberi penjelasan informasi-informasi agar relevan jangan sampai berhenti di dia sendiri saja. Intinya, Miranda jangan mau jadi tumbal," jelas Febri di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (27/1/2012).

Sementara itu, mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein mensinyalir bahwa sponsor-sponsor yang membantu Miranda, adalah bank-bank bermasalah. Namun, ia enggan menyebutkan lebih jauh sejumlah bank yang diduga kuat membantu Miranda dalam pemenangan sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2004.

"Dia mengaku dalam pemilihan ada sponsor. Sponsor biasanya adalah bank-bank bermasalah. Logikanya sudah ada, tapi masalah hukum kan harus ada bukti bukan keterangan satu dua orang saja. Harus ditelusuri lagi sejauh mana pihak-pihak lain terlibat untuk ini," jelas Yunus.

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Teten Masduki yang juga hadir dalam jumpa pers di kantor ICW sore tadi mengungkapkan sponsor yang memilih Miranda, adalah pihak yang memiliki kepentingan, karena ia menjadi Deputi Gubernur Senior BI. Nunun Nurbaeti, kata dia, sudah melepaskan tanggungjawabnya pada Miranda untuk tidak menjawab sponsor tersebut.

Oleh karena itu, KPK yang harus mengubah haluan untuk menelusuri itu dari Miranda. "Tradisi sponsor pihak lain dari calon di BI tentu ada kepentingan karena Miranda menjadi DGS BI di bidang pengawasan. Nunun kan sudah kelihatan dia tidak ingin menyebut siapa sponsornya, Miranda. Pasti ada orang kuat yang mengatur ini," jelasnya.

Ia pun yakin, Miranda berat untuk mengungkapkan siapa sponsornya. "Saya enggak yakin juga Miranda akan sebut sponsornya dalam pemilihan itu. Kini KPK harus ubah tim di dalam internalnya untuk mengusut ini," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

    KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

    Nasional
    PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

    PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

    Nasional
    DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

    DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

    Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

    Nasional
    Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

    Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

    Nasional
    Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

    Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

    Nasional
    Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

    Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

    Nasional
    Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

    Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

    Nasional
    1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

    1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

    Nasional
    Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

    Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

    Nasional
    PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

    PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

    Nasional
    Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

    Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

    Nasional
    Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

    Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

    Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

    Nasional
    Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

    Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com