Wapres Bahas Kemacetan Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Boediono, Jumat (27/1/2012), di Istana Wapres, Jakarta, memimpin rapat untuk mengevaluasi penanganan masalah transportasi dan kemacetan di Ibu Kota. Rapat tersebut mengevaluasi dan menginventarisasi soal 17 langkah penanganan kemacetan di Jakarta yang telah dibahas pada 2 September 2010.

Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, sebagian dari 17 langkah itu telah dijalankan. Hal ini, antara lain, pengaturan jam operasi angkutan barang di tol dalam kota, penertiban angkutan liar, pemberlakuan harga khusus bahan bakar gas (BBG) untuk angkutan umum, upaya sterilisasi jalur transjakarta, pembangunan lingkar dalam, pembangunan fasilitas park and ride, penambahan jalur transjakarta, penghapusan perparkiran on-street, serta penegakan hukum perparkiran di jalan utama.

Turut hadir dalam rapat tersebut antara lain, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Polda Metro Jaya Untung Rajab, Kakorlantas Mabes Polri Djoko Susilo, Dirjen Migas Evita Legowo, Deputi Gubernur DKI Jakarta Sutanto, Wakil Gubernur Banten Rano Karno, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmydiany, Kepala Dinas Transportasi DKI Jakarta Udar Pristono, dan pejabat terkait lainnya.

Sementara itu, langkah yang belum terselesaikan antara lain, regulasi untuk penerapan electronic road pricing (ERP) di jalan utama Jakarta dan pembentukan Otoritas Transportasi Jabodetabek. Sementara itu, rencana menengah yang masih berlangsung, antara lain pembangunan jalur rel KA ke bandara, pembangunan MRT yang kini sedang dalam tahap persiapan pembebasan tanah dan konstruksi akan dimulai akhir 2012, dan pembangunan enam ruas jalan tol baru di dalam kota Jakarta.

"Untuk yang terakhir ini, kami sudah memberi izin dan sekarang sedang negosiasi dengan investor untuk enam ruas tol DKI Jakarta. Investornya adalah konsorsium Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jakarta. Menurut laporan Gubernur mestinya pada bulan Oktober konstruksinya sudah bisa dimulai," tutur Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.

Rapat ini juga memutuskan langkah-langkah yang dapat memberikan solusi yang dampaknya dapat dirasakan secara langsung atau quick wins. Langkah tersebut, antara lain peningkatan frekuensi busway dengan jeda waktu antar keberangkatan (headway) 3-5 menit, percepatan pelaksanaan konstruksi MRT dengan menyelesaikan pembebasan Stadion Lebak Bulus, peningkatan frekuensi kereta api komuter loopline dengan headway maksimal 8 menit agar mencapai 531 trip per hari dengan kapasitas 155.000 penumpang per hari, dan meningkatkan kapasitas parkir off-street hingga 50 persen dari kapasitas saat ini.

Sementara untuk peningkatan frekuensi kereta api, Wapres meminta Kementerian PU berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk mempercepat dan menambah pembangunan perlintasan kereta api tidak sebidang. "Menteri PU saya minta memimpin koordinasi dan menginventarisasi perlintasan-perlintasan yang bisa segera dibangun," tutur Wapres.

Ini bisa dengan membangun jembatan layang di atas rel (fly over) atau terowongan (underpass). Fasilitas ini akan meningkatan frekuensi kereta api tanpa menambah kemacetan baru di pintu-pintu lintasan kereta api dengan jalan raya. Selain itu PT Kereta Api Indonesia (KAI) sudah berkomitmen untuk membangun lima stasiun baru di Jabodetabek dan merevitalisasi enam stasiun kereta api, termasuk Manggarai dan Jatinegara.

KAI juga akan menambah kereta rel listrik sebanyak 1.000 unit, dari kapasitas saat ini sebanyak 500 unit. PT KAI juga akan menambah rangkaian KRL dari 8 kereta per rangkaian menjadi 10 kereta per rangkaian. "Untuk menampung perpanjangan rangkaian, kami akan memperpanjang peron di 50 stasiun," tutur Direktur Utama PT KAI Ignatius Yonan.