Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Lamban Merespons

Kompas.com - 27/01/2012, 06:01 WIB

Ajun Komisaris Besar Sukarman Husain, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah NTB, mengatakan, ribuan orang itu terus bergerak menuju Rumah Tahanan Bima guna membebaskan 47 tersangka (versi lain 53 tersangka) yang terlibat dalam pemblokiran yang berubah jadi kerusuhan di Pelabuhan Sape Bima, 24 Desember lalu.

Sukarman mengatakan, polisi sudah melakukan tindakan persuasi untuk mencegah massa bertindak anarki. Namun, imbauan dan usaha pencegahan polisi itu tidak digubris massa. Bupati Ferry Zulkarnain sendiri hingga semalam belum bisa dimintai tanggapan.

Sosialisasi kurang

Anggota DPRD Bima, Wahyudin, menyayangkan terjadinya kerusuhan itu. DPRD dan Pemkab Bima ini berkoordinasi mencari jalan keluar yang baik.

Sedangkan Umar Abu Bakar, tokoh masyarakat di Bima, melihat sejumlah keputusan dan langkah yang ditempuh Pemkab Bima terhadap tuntutan warga kurang tersosialisasi dengan baik. Pilihan menunda aktivitas eksplorasi itu, menurut Umar Abu Bakar, justru memberi kesan mengabaikan aspirasi dan tuntutan masyarakat luas, dan dinilai lebih berpihak kepada pemodal.

Gubernur NTB Zainul Majdi melalui Kepala Bagian Humas Pemprov NTB, Lalu M Faozal, menyesalkan kejadian itu. Gubernur sudah berupaya membuka ruang dialog antara Pemkab Bima dan masyarakat, dengan cara turun langsung menemui warga ke Kecamatan Lambu dan Sape. Gubernur juga menempuh upaya terstruktur dan konkret sesuai kewenangannya, seperti bersurat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Bupati Bima untuk meninjau kembali aktivitas eksplorasi itu.

Menteri ESDM

Di Jakarta, kemarin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menghubungi Ferry Zulkarnain dan meminta Bupati untuk mencabut SK yang dipersoalkan itu.

”Saya sudah merekomendasikan kepada Bupati Bima untuk mencabut SK itu. Hari ini (kemarin) seharusnya (Bupati) sudah mencabut SK itu,” kata Jero Wacik dalam jumpa pers 100 hari Kinerja Menteri ESDM, Kamis, di kantor Kementerian ESDM.

Dikatakan, begitu ada kasus kerusuhan dan pembakaran Kantor Bupati Bima, kepala daerah setempat baru mau menandatangani pencabutan SK itu. Jero Wacik menyayangkan lambannya proses pencabutan surat keputusan itu. (RUL/SEM/RAZ/EVY)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

    Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

    Nasional
    Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

    Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

    Nasional
    Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

    Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

    Nasional
    Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

    Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

    Nasional
    Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

    Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

    Nasional
    Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

    Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

    Nasional
    Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

    Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

    Nasional
    Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

    Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

    Nasional
    Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

    Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

    Nasional
    Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

    Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

    Nasional
    Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

    Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

    Nasional
    KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

    KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

    Nasional
    Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

    Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

    Nasional
    Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

    Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

    Nasional
    Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

    Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com