PAN Harapkan Wa Ode Taat Hukum

Kompas.com - 24/01/2012, 02:00 WIB
Editor

Jakarta, Kompas Partai Amanat Nasional meminta Wa Ode Nurhayati, tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah dalam pembahasan anggaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah di Dewan Per- wakilan Rakyat, untuk menaati proses hukum. PAN siap memberi sanksi jika ada kekuatan hukum tetap yang menyatakan Wa Ode terbukti bersalah.

”Jika Jumat lalu Wa Ode tidak memenuhi panggilan KPK karena sakit, maka lain waktu jika sudah sembuh, kami harap dia dapat datang ke KPK dan membeberkan kasusnya,” kata Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto, Senin (23/1), saat dihubungi dari Jakarta.

Sedianya, Jumat pekan lalu, KPK akan memeriksa Wa Ode sebagai tersangka. KPK belum memutuskan kapan memanggil kembali anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi PAN tersebut.

Wa Ode diduga menerima ”hadiah” guna meloloskan perusahaan milik kader Partai Golkar, Haris Andi Surahman, sebagai kontraktor proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah di Aceh. Namun, Wa Ode menolak tuduhan itu.

Tim sembilan yang dibentuk PAN untuk mencari fakta kasus Wa Ode, yang dipimpin Wakil Ketua Umum DPP PAN Dradjat Wibowo, menurut Bima, juga meragukan keaslian (salah satu) bukti di kasus ini, yaitu fotokopi tanda tangan Wa Ode.

”Kami harap, Wa Ode bicara terbuka di KPK. Kami akan membela hak-hak hukum kader kami. PAN juga mempertahankan posisi Wa Ode di DPR selama belum ada kekuatan hukum tetap yang menyatakan dia bersalah,” ujar Bima yang juga juru bicara tim sembilan.

Selain proses hukum di KPK, Wa Ode juga diduga melanggar kode etik. ”Kamis pekan lalu, Wa Ode hadir ke Badan Kehormatan (BK) DPR untuk menyampaikan pembelaan. Pekan ini, BK DPR akan bermusyawarah untuk pengambilan keputusan,” kata Ketua BK DPR M Prakosa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jika BK DPR memutuskan Wa Ode melakukan pelanggaran ringan, dia akan ditegur. Teguran yang dapat berupa lisan atau tertulis akan disampaikan di rapat BK. BK DPR akan mengirim keputusannya kepada pimpinan DPR untuk ditegaskan di Rapat Paripurna DPR jika Wa Ode dinyatakan melakukan pelanggaran sedang atau berat. (NWO)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.