Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penuhi Panggilan KPK, Miranda Tak Mau Komentar

Kompas.com - 10/01/2012, 10:45 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (10/1/2012). Dia diperiksa sebagai saksi bagi Nunun Nurbaeti, tersangka kasus dugaan suap cek perjalanan terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior BI 2004 yang saat itu dimenangi Miranda.

Ketika tiba di Gedung KPK sekitar pukul 10.00, Miranda yang mengenakan blazer berwarna krem ini enggan berkomentar. Dia langsung meluncur ke dalam Gedung KPK dari Avanza hitam yang ditumpanginya.

”Tolong kasih jalan, tolong kasih jalan. Selamat Tahun Baru,” ucap Miranda singkat.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemeriksaan Miranda kali ini merupakan yang pertama kalinya setelah Nunun tertangkap di Thailand, 7 Desember lalu.

Sebelumnya, Miranda beberapa kali diperiksa sebagai saksi bagi anggota DPR 1999-2004 yang menerima cek perjalanan. Dalam kasus ini, Nunun disangka memberikan sejumlah cek perjalanan kepada anggota DPR 1999-2004 melalui orang terdekatnya, Arie Malangjudo. Diduga, pemberian cek itu untuk meloloskan Miranda sebagai Deputi Gubernur Senior BI 2004.

Saat bersaksi di persidangan para anggota DPR, Miranda membantah hal itu. Dia mengaku tidak pernah menjanjikan sesuatu, memberikan sesuatu, atau menyuruh orang memberikan sesuatu terkait pemilihannya. Hingga kini, siapa pihak yang memodali pembelian 480 lembar cek perjalanan senilai Rp 24 miliar itu belum terungkap. Diyakini, ada pihak lain di belakang Nunun yang menjadi dalang kasus ini.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, pihaknya baru menemukan fakta kedekatan Nunun dengan Miranda dari pengakuan Nunun kepada penyidik selama pemeriksaan. Sementara, soal penyandang dananya, Nunun belum mengungkapkan hal itu kepada KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

    PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

    Nasional
    Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

    Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

    Nasional
    PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

    PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

    Nasional
    KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

    KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

    Nasional
    KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

    KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

    Nasional
    Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

    Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

    Nasional
    KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

    KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

    Nasional
    PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

    PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

    Nasional
    DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

    DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

    Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

    Nasional
    Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

    Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

    Nasional
    Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

    Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

    Nasional
    Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

    Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

    Nasional
    Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

    Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

    Nasional
    1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

    1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com