Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Besok, KPK Periksa Miranda Goeltom

Kompas.com - 09/01/2012, 16:53 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Goeltom, Selasa (10/1/2012) besok. Miranda akan dimintai keterangan sebagai saksi bagi Nunun Nurbaeti, tersangka kasus dugaan suap cek perjalanan terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank (DGS-BI) Indonesia tahun 2004.

"Setelah memeriksa beberapa saksi terkait suap DGS-BI 2003-2004, KPK berencana meminta keterangan (Miranda) sebagai saksi untuk NN (Nunun Nurbaeti). Rencananya, akan diperiksa besok," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Senin (9/1/2012).

Pemeriksaan Miranda kali ini merupakan yang pertama setelah Nunun ditangkap di Thailand, 7 Desember 2011 lalu. Sebelumnya, Miranda beberapa kali diperiksa sebagai saksi bagi beberapa anggota DPR 1999-2004 yang menerima sejumlah cek perjalanan dalam kasus ini.

Seperti diberitakan, cek tersebut diduga diberikan Nunun melalui Arie Malangjudo dengan tujuan meloloskan Miranda sebagai DGSBI 2004. Pihak Nunun mengklaim, Miranda yang menjadi motivator di balik pemberian 480 lembar cek perjalanan senilai total Rp 24 miliar tersebut.

Nunun mengaku, Miranda meminta bantuan Nunun untuk memuluskan pemilihannya. Miranda minta diperkenalkan ke anggota DPR 1999-2004 oleh Nunun.

Sementara itu, saat bersaksi untuk anggota DPR 1999-2004 beberapa waktu lalu, Miranda mengaku tidak terlibat dalam kasus ini. Dia mengaku tidak pernah menjanjikan sesuatu, memberikan sesuatu, atau pun menyuruh orang memberikan sesuatu ke anggota DPR 1999-2004 terkait pemenangan dirinya sebagai DGS-BI. Miranda juga merasa keberatan jika namanya dikait-kaitkan dalam kasus ini.

Adapun Miranda dan Nunun diketahui merupakan teman dekat. Arie Malangjudo pernah mengungkapkan, saking dekatnya mereka berdua, Nunun membawa cucunya mengunjungi Miranda di kantor Miranda, di gedung Bank Indonesia. Saat itu, Miranda menjabat Deputi Gubernur BI.

Namun, Arie mengaku tidak tahu, apakah cek perjalanan yang diberikan ke anggota DPR 1999-2004 sebelum fit and proper DGSBI 2004 itu berkaitan dengan pemenangan Miranda. Hingga kini, pihak yang memodali pembelian cek perjalanan tersebut belum juga terungkap. Nunun diyakini sebagai kunci untuk menyibak siapa dalang di balik pemberian cek tersebut.

"Salah satu pintu untuk mengungkap itu adalah keterangan ibu Nunun Nurbaeti," kata Johan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

    Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

    Nasional
    PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

    PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

    Nasional
    Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

    Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

    Nasional
    PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

    PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

    Nasional
    KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

    KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

    Nasional
    KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

    KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

    Nasional
    Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

    Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

    Nasional
    KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

    KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

    Nasional
    PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

    PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

    Nasional
    DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

    DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

    Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

    Nasional
    Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

    Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

    Nasional
    Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

    Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

    Nasional
    Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

    Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

    Nasional
    Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

    Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com