JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyon harus meluruskan pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam terkait reshuffle kabinet Indonesia Bersatu II. Pasalnya, pernyataan itu dinilai dapat menimbulkan instabilitas kinerja para menteri. Hal itu dikatakan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Alhabsy melalui pesan singkat, Senin ( 2/1/2012 ), menyikapi pernyataan Dipo.
Aboe Bakar mengatakan, tidak dapat dipungkiri isu resuffle kerap membuat kepemimpinan menteri melemah lantaran para staf merasa menterinya sudah di ujung tanduk. Akibatnya, kata dia, loyalitas kepemimpinan menurun. "Pastilah kinerjanya akan kedodoran. Jadi kalau memang ingin ada stabilitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sebaiknya jangan umbar ancaman reshuffle. Bila memang perlu, lakukan saja secara proporsional dan profesional," kata anggota Komisi III DPR itu.
Aboe Bakar menambahkan, penyampaian "warning" oleh Dipo kurang tepat lantaran Indonesia menganut sistem Kabinet Presidensial. Menteri sepenuhnya bertanggungjawab kepada Presiden dan bukan kepada sekretaris kabinet. "Malahan, seharusnya sekretaris kabinet termasuk pihak yang dievaluasi kinerjanya, bukan yang mengevaluasi. Saya juga tidak tahu apakah Pak Dipo dapat mandat dari Presiden atau bagaimana?" ungkapnya.
Seperti diberitakan, Dipo meminta para menteri aktif berbicara mengenai kementeriannya kepada publik. Dipo menyebut reshuffle kabinet tidak berhenti pada Oktober 2011 . "Saya memonitor terus bahwa menteri-menteri yang harusnya dia berbicara tetapi diam saja. Kalau tidak (mau berbicara kepada publik), ya jangan jadi menteri," kata Dipo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.