Jadup Pengungsi Wasior Tersendat

MANOKWARI, KOMPAS.com - DPR Papua Barat membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengusut penyaluran jatah hidup pengungsi banjir bandang Wasior yang tersendat. Penyaluran jatah hidup ini berulang kali tersendat, dan baru dua kali disalurkan.

Ketua Pansus Jadup Wasior yang juga Sekretaris Komisi D DPR Papua Barat Saleh Siknun mengatakan, Jumat (23/12/2011), pansus batal turun lapangan pada akhir Desember ini. Sebab, data-data jumlah pengungsi Wasior yang layak mendapat jadup belum diserahkan Dinas Sosial Papua Barat. Tanpa data lengkap jumlah dan nama penerima jadup tidak mungkin pansus turun.

"Kami sudah memintanya, tapi pihak Dinas Sosial tidak ada yang datang saat kami panggil. Hanya dari BPBD (badan penanggulangan bencana daerah) Papua Barat yang datang. Padahal, data-data nama pengungsi yang berhak mendapat jadut yang pegang adalah Dinas Sosial," kata Saleh.

Tujuan pembentukan pansus adalah mengecek penyebab tersendatnya penyaluran jadup. Informasinya, jadup yang dijanjikan enam bulan pada tahun 2011 hanya sekali saja diberikan kepada pengungsi.

Penyalurannya November lalu. Sedangkan pemberian jadup yang pertama kali adalah Desember 2010, dua bulan pascabanjir bandang. Selain itu memastikan data jumlah jadup yang didaftarkan ke Kementerian Kesejahteraan Rakyat sama dengan realita pengungsi yang menerimanya.

"Dari pada kami dimaki-maki pengungsi lebih baik kami tunggu data dulu baru kemudian ke lapangan," tambah Saleh.

Akurasi data pengungsi dan yang layak menerima jadup adalah penyebab utama lambatnya penyaluran jadup. Jadup untuk pengungsi Wasior adalah Rp 5.000 per hari per orang atau Rp 150.000 per bulan per orang.

Data dari Dinsos Kabupaten Teluk Wondama mencatat 6.702 jiwa dari 1.691 keluarga pengungsi yang akan menerima jadup.