Konflik Mesuji Bisa Dicegah dengan PP Reforma Agraria

Kompas.com - 21/12/2011, 19:41 WIB
Penulis Suhartono
|
EditorRobert Adhi Ksp

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Reforma Agraria dapat menjadi bagian dari solusi di tengah semakin marak dan kerasnya konflik agraria dan sengketa pertanahan di berbagai wilayah yang banyak memakan korban. Sebut saja seperti di Mesuji, Lampung, maupun Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, baru-baru ini.

PP yang segera ditandatangani Presiden Susilo bambang Yudhoyono diharapkan dapat mencegah konflik-konflik tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria Usep Setiawan, yang juga Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan bidang Hukum kepada Kompas di Jakarta, Rabu (21/12/2911) sore.

Ia diminta tanggapi setelah Presiden Yudhoyono dalam Sidang Kabinet, Selasa (20/12/2011) lalu menyatakan RPP tentang Reformas Agraria sudah selesain dan segera ditandatangani.

"Penerbitan PP Reforma Agraria dapat dipandang sebagai angin segar yang menggembirakan di tengah makin marak dan kerasnya konflik agraria dan sengketa pertanahan di berbagai wilayah yang secara mendasar tidak dapat diselesaikan. Sebut saja seperti di Mesuji. Kalau PP itu berjalan baik, konflik bisa dicegah lebih dini," tandas Usep.

Menurut Usep, setelah pandangan bulat di jajaran kabinet, RPP tentang Reforma Agraria perlu segera disahkan, disosialisasikan dan dilaksanakan dengan secara konsisten untuk mewujudkan keadilan agraria sebagai bagian dari perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya, tambah Usep, pelaksanaan PP tentang Reforma Agraria sangat penting untuk memastikan hak-hak dan akses rakyat miskin, khususnya kaum tani di pedesaan atas pemilikan dan penguasaan tanah menjadi lebih adil dan menyejahterakan.

Untuk mensukseskan pelaksaan PP Reformas Agraria, ujar Usep lagi, seluruh kementerian dan lembaga pemerintah terkait seperti kehutanan, pertanian, BUMN, ESDM, koperasi, kelautan dan lainnya harus segera menindaklanjuti pelaksanaannya bersama pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

"Namun, rakyat juga jangan lupa dilibatkan. Pelaksanaan reforma agraria juga harus melibatkan rakyat, terutama serikat petani, masyarakat adat, buruh dan nelayan secara demokratis dan emansipatif melalui organisasi-organisasinya," demikian Usep. 

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

    Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

    Nasional
    Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

    Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

    Nasional
    Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

    Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

    Nasional
    Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

    Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

    Nasional
    Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

    Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

    Nasional
    Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

    Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

    Nasional
    KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

    KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

    Nasional
    SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

    SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

    Nasional
    Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

    Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

    Nasional
    Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

    Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

    Nasional
    Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

    Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

    Nasional
    Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

    Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

    Nasional
    KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

    KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

    Nasional
    Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

    Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

    Nasional
    13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

    13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X