Konflik Mesuji Bisa Dicegah dengan PP Reforma Agraria

Kompas.com - 21/12/2011, 19:41 WIB
Penulis Suhartono
|
EditorRobert Adhi Ksp

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Reforma Agraria dapat menjadi bagian dari solusi di tengah semakin marak dan kerasnya konflik agraria dan sengketa pertanahan di berbagai wilayah yang banyak memakan korban. Sebut saja seperti di Mesuji, Lampung, maupun Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, baru-baru ini.

PP yang segera ditandatangani Presiden Susilo bambang Yudhoyono diharapkan dapat mencegah konflik-konflik tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria Usep Setiawan, yang juga Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan bidang Hukum kepada Kompas di Jakarta, Rabu (21/12/2911) sore.

Ia diminta tanggapi setelah Presiden Yudhoyono dalam Sidang Kabinet, Selasa (20/12/2011) lalu menyatakan RPP tentang Reformas Agraria sudah selesain dan segera ditandatangani.


"Penerbitan PP Reforma Agraria dapat dipandang sebagai angin segar yang menggembirakan di tengah makin marak dan kerasnya konflik agraria dan sengketa pertanahan di berbagai wilayah yang secara mendasar tidak dapat diselesaikan. Sebut saja seperti di Mesuji. Kalau PP itu berjalan baik, konflik bisa dicegah lebih dini," tandas Usep.

Menurut Usep, setelah pandangan bulat di jajaran kabinet, RPP tentang Reforma Agraria perlu segera disahkan, disosialisasikan dan dilaksanakan dengan secara konsisten untuk mewujudkan keadilan agraria sebagai bagian dari perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya, tambah Usep, pelaksanaan PP tentang Reforma Agraria sangat penting untuk memastikan hak-hak dan akses rakyat miskin, khususnya kaum tani di pedesaan atas pemilikan dan penguasaan tanah menjadi lebih adil dan menyejahterakan.

Untuk mensukseskan pelaksaan PP Reformas Agraria, ujar Usep lagi, seluruh kementerian dan lembaga pemerintah terkait seperti kehutanan, pertanian, BUMN, ESDM, koperasi, kelautan dan lainnya harus segera menindaklanjuti pelaksanaannya bersama pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

"Namun, rakyat juga jangan lupa dilibatkan. Pelaksanaan reforma agraria juga harus melibatkan rakyat, terutama serikat petani, masyarakat adat, buruh dan nelayan secara demokratis dan emansipatif melalui organisasi-organisasinya," demikian Usep. 

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

    Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

    Nasional
    Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

    Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

    Nasional
    Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

    Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

    Nasional
    Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

    Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

    Nasional
    Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

    Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

    Nasional
    Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

    Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

    Nasional
    Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

    Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

    Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

    Nasional
    Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

    Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

    Nasional
    Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

    Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

    Nasional
    Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

    Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

    Nasional
    36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

    36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

    Nasional
    Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

    Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

    Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

    Nasional
    KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

    KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X