Soal GKI Yasmin, Pemerintah Kalah dengan Preman

Kompas.com - 16/12/2011, 23:29 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorBenny N Joewono

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah dinilai lebih mendengarkan suara kelompok tertentu daripada mematuhi hukum dalam penyelesaian masalah Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin (GKI Taman Yasmin), Bogor.

"(Pemerintah) kalah sama preman," kata Eva Kusuma Sundari, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Dewan Perwakilan Rakyat, Jumat (16/12/2011) malam.

Sedianya, rapat lintas komisi DPR dengan pemerintah dan pihak GKI Yasmin akan digelar di DPR pada malam ini. Namun, rapat dibatalkan lantaran Kepala Polri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama tak dapat hadir.

Eva berharap agar pihak GKI Yasmin tidak menyerah dengan menerima usulan pemerintah merelokasi gereja. Pasalnya, kata dia, hal itu akan menjadi preseden buruk bahwa intimidasi kelompok tertentu lebih didengar ketimbang hukum.

Nusron Wahid, politisi Partai Golkar, mempertanyakan alokasi dana untuk relokasi GKI Yasmin hingga Rp 4,3 miliar. Menurut dia, dana itu sebaiknya digunakan untuk membangun jalan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya.

Sama seperti Eva, Nusron berharap agar GKI Yasmin menolak tawaran relokasi. "Jangan mau direlokasi. Ini masalah hak dasar. Kalau ada masjid di NTT atau Papua direcokin, apakah harus ada tawaran relokasi juga. Lama-lama berapa banyak yang direlokasi," kata Ketua Umum GP Anshor itu.

Jika direlokasi, maka Nusron mempertanyakan jaminan dari pemerintah bahwa mereka tidak dipermasalahkan kembali oleh masyarakat di lokasi yang baru. "Kalau bisa dijamin, kenapa di lokasi yang lama enggak bisa (dijamin)?" kata dia.

Bona Sigalingging selaku juru bicara GKI Yasmin mengatakan, akhir-akhir ini tengah terjadi intimidasi dari berbagai pihak agar GKI Yasmin mau direlokasi. Dia memberi contoh pertemuan dengan pihak Kementerian Dalam Negeri siang tadi.

"Pertemuan itu intinya mereka sampaikan agar GKI Yasmin pindah dengan beragam alasan yang tidak ingin gunakan alasan hukum. Relokasi itu sebuah opsi melawan hukum. Karena kami taat hukum, kami menolak relokasi," ucap dia.

Seperti diberitakan, Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan mencabut pembekuan izin mendirikan bangunan (IMB) GKI Yasmin yang diterbitkan Wali Kota Bogor pada Februari 2008.

Dalam penjelasan di Komisi III DPR September 2011, Budiarto mengatakan sudah melaksanakan keputusan MA itu dengan menerbitkan surat keputusan tentang pencabutan Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor perihal pembekuan IMB. SK itu dikeluarkan pada 8 Maret 2011.

Namun, Budiarto malah menerbitkan SK baru yang mencabut IMB GKI Yasmin. Alasan pencabutan adalah adanya resistensi masyarakat, pemalsuan izin, dan dalam rangka menjaga stabilitas lingkungan. Semua alasan itu dibantah pihak GKI Yasmin.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Sudah Salurkan Rp 304,6 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi

Pemerintah Sudah Salurkan Rp 304,6 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi

Nasional
Jokowi: Kondisi Sekarang Serba Sulit

Jokowi: Kondisi Sekarang Serba Sulit

Nasional
Batal Hari Ini, Gelar Perkara Kasus Kebakaran Kejagung Dilakukan Besok

Batal Hari Ini, Gelar Perkara Kasus Kebakaran Kejagung Dilakukan Besok

Nasional
Pihak Pinangki Ungkap Dugaan Kejanggalan dalam Penyidikan

Pihak Pinangki Ungkap Dugaan Kejanggalan dalam Penyidikan

Nasional
KPU Tak Tutup Mata dengan Usul Penundaan, tetapi Ingin Pilkada Tetap Dilanjutkan

KPU Tak Tutup Mata dengan Usul Penundaan, tetapi Ingin Pilkada Tetap Dilanjutkan

Nasional
Hadapi La Nina, BNPB Minta Setiap Daerah Siaga dan Siapkan Mitigasi Bencana

Hadapi La Nina, BNPB Minta Setiap Daerah Siaga dan Siapkan Mitigasi Bencana

Nasional
Ahli: Kalau Pilkada Mau Dilaksanakan Cabut Dulu Status Darurat Kesehatan Masyarakat

Ahli: Kalau Pilkada Mau Dilaksanakan Cabut Dulu Status Darurat Kesehatan Masyarakat

Nasional
Film G30S/PKI dan Cara Pemerintah Sikapi Peristiwa 1965...

Film G30S/PKI dan Cara Pemerintah Sikapi Peristiwa 1965...

Nasional
Mendagri: Kesuksesan Pilkada 2020 Diukur dari Minimnya Klaster Covid-19

Mendagri: Kesuksesan Pilkada 2020 Diukur dari Minimnya Klaster Covid-19

Nasional
PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Tinjau Ulang Keputusan Melanjutkan Pilkada 2020

PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Tinjau Ulang Keputusan Melanjutkan Pilkada 2020

Nasional
Kemenperin Usul RUU Pengawasan Obat dan Makanan Mudahkan Pelaku Industri

Kemenperin Usul RUU Pengawasan Obat dan Makanan Mudahkan Pelaku Industri

Nasional
Masuki Musim Hujan, BMKG Minta Waspadai Bencana Hidrometeorologi

Masuki Musim Hujan, BMKG Minta Waspadai Bencana Hidrometeorologi

Nasional
Politikus PDI-P Minta Polri Hati-hati Tangani Kebakaran Gedung Kejagung

Politikus PDI-P Minta Polri Hati-hati Tangani Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Kemendagri Sebut Ada Lima Urgensi Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Kemendagri Sebut Ada Lima Urgensi Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Anggaran Pengamanan Pilkada Belum Tuntas, Mendagri Peringatkan Pemda

Anggaran Pengamanan Pilkada Belum Tuntas, Mendagri Peringatkan Pemda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X