Soal GKI Yasmin, Pemerintah Kalah dengan Preman

Kompas.com - 16/12/2011, 23:29 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorBenny N Joewono

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah dinilai lebih mendengarkan suara kelompok tertentu daripada mematuhi hukum dalam penyelesaian masalah Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin (GKI Taman Yasmin), Bogor.

"(Pemerintah) kalah sama preman," kata Eva Kusuma Sundari, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Dewan Perwakilan Rakyat, Jumat (16/12/2011) malam.

Sedianya, rapat lintas komisi DPR dengan pemerintah dan pihak GKI Yasmin akan digelar di DPR pada malam ini. Namun, rapat dibatalkan lantaran Kepala Polri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama tak dapat hadir.

Eva berharap agar pihak GKI Yasmin tidak menyerah dengan menerima usulan pemerintah merelokasi gereja. Pasalnya, kata dia, hal itu akan menjadi preseden buruk bahwa intimidasi kelompok tertentu lebih didengar ketimbang hukum.


Nusron Wahid, politisi Partai Golkar, mempertanyakan alokasi dana untuk relokasi GKI Yasmin hingga Rp 4,3 miliar. Menurut dia, dana itu sebaiknya digunakan untuk membangun jalan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya.

Sama seperti Eva, Nusron berharap agar GKI Yasmin menolak tawaran relokasi. "Jangan mau direlokasi. Ini masalah hak dasar. Kalau ada masjid di NTT atau Papua direcokin, apakah harus ada tawaran relokasi juga. Lama-lama berapa banyak yang direlokasi," kata Ketua Umum GP Anshor itu.

Jika direlokasi, maka Nusron mempertanyakan jaminan dari pemerintah bahwa mereka tidak dipermasalahkan kembali oleh masyarakat di lokasi yang baru. "Kalau bisa dijamin, kenapa di lokasi yang lama enggak bisa (dijamin)?" kata dia.

Bona Sigalingging selaku juru bicara GKI Yasmin mengatakan, akhir-akhir ini tengah terjadi intimidasi dari berbagai pihak agar GKI Yasmin mau direlokasi. Dia memberi contoh pertemuan dengan pihak Kementerian Dalam Negeri siang tadi.

"Pertemuan itu intinya mereka sampaikan agar GKI Yasmin pindah dengan beragam alasan yang tidak ingin gunakan alasan hukum. Relokasi itu sebuah opsi melawan hukum. Karena kami taat hukum, kami menolak relokasi," ucap dia.

Seperti diberitakan, Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan mencabut pembekuan izin mendirikan bangunan (IMB) GKI Yasmin yang diterbitkan Wali Kota Bogor pada Februari 2008.

Dalam penjelasan di Komisi III DPR September 2011, Budiarto mengatakan sudah melaksanakan keputusan MA itu dengan menerbitkan surat keputusan tentang pencabutan Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor perihal pembekuan IMB. SK itu dikeluarkan pada 8 Maret 2011.

Namun, Budiarto malah menerbitkan SK baru yang mencabut IMB GKI Yasmin. Alasan pencabutan adalah adanya resistensi masyarakat, pemalsuan izin, dan dalam rangka menjaga stabilitas lingkungan. Semua alasan itu dibantah pihak GKI Yasmin.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

APBD dan Dana Otsus Aceh Capai Rp 17 Triliun, Jokowi Wanti-wanti Pemda

APBD dan Dana Otsus Aceh Capai Rp 17 Triliun, Jokowi Wanti-wanti Pemda

Nasional
Walhi: RUU Cipta Kerja Seolah-olah Berpihak pada Rakyat, tapi Sebenarnya Layani Korporasi

Walhi: RUU Cipta Kerja Seolah-olah Berpihak pada Rakyat, tapi Sebenarnya Layani Korporasi

Nasional
Golkar Yakin Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga Tak Akan Berlanjut

Golkar Yakin Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga Tak Akan Berlanjut

Nasional
Jokowi Minta Diberi Waktu Jawab Persoalan Perjanjian Helsinki-Aceh

Jokowi Minta Diberi Waktu Jawab Persoalan Perjanjian Helsinki-Aceh

Nasional
Jokowi Kaget Progres Pembangunan Tol Aceh Sangat Cepat

Jokowi Kaget Progres Pembangunan Tol Aceh Sangat Cepat

Nasional
Soal Pilwalkot Solo, Ketua DPP: Peluang Gibran Dicalonkan PDI-P Cukup Besar

Soal Pilwalkot Solo, Ketua DPP: Peluang Gibran Dicalonkan PDI-P Cukup Besar

Nasional
Ombudsman Sebut Pasal 170 Draf RUU Cipta Kerja Bisa Hancurkan Konstitusi

Ombudsman Sebut Pasal 170 Draf RUU Cipta Kerja Bisa Hancurkan Konstitusi

Nasional
Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

Nasional
Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Nasional
Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Nasional
Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Nasional
Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Nasional
Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Nasional
Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X